Katakan TIDAK Pada Perjudian !!!
Ada beberapa kalangan yang berargumen seolah-olah judi sangat menguntungkan dan memberikan pemasukan yang sangat besar bagi Negara. Legalisasi judi zaman Ali Sadikin didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 yang memungkinkan Pemprov DKI memungut pajak atas izin perjudian. Legalisasi ini mungkin juga akan ditiru oleh pemerintah daerah DKI yang saat ini ada. Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang mengatur bahwa perjudian resmi sebenarnya dimungkinkan sepanjang ada izin dari penguasa setempat. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso waktu itu sempat melontarkan gagasan membangun pusat perjudian di Pulau Panjang, bagian utara dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Jauh sebelumnya di tahun 1950-an Wali Kota Sudiro juga sempat mempunyai rencana demikian. Ketika itu Sudiro merencanakan di Pulau Edam (kini Pulau Damar) yang tentu saja lokasinya lebih strategis karena tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kala itu, rencana kontroversial tersebut mendapat tentangan keras dari masyarakat muslim dan dan juga dihadang oleh parpol dan ormas berbasiskan islam saat itu.
Mungkinkah Penguasa Jakarta tidak memikirkan dampaknya akan perjudian? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa judi lebih dahsyat dampaknya dari pada keuntungannya. Judi sangat mengerikan dampaknya dari pada manfaatnya.
“Mungkin” negara akan mendapatkan pemasukan pendapatan yang besar untuk pajak judi tapi apakah mereka tidak melihat dampak yang di akibatkan oleh judi. Sebagai contohnya misalkan jika ada seorang pengusaha pakaian, dia sangat kecanduan judi, karena sudah ada lokalisasi judi maka sang pengusaha itu bisa berjudi tanpa harus pergi ke luar negeri. Seandainya dia kalah terus menerus maka perusahaannya bisa saja gulung tikar, berapa puluh karyawan yang harus kena PHK sehingga dia tidak dapat lagi menafkahi dirinya dan keluarganya. Belum lagi perusahaan lain yang bekerjasama dengan sang penjudi tersebut,akan mengalami kerugian juga karena produksinya tidak bisa berjalan karena tidak bisa mengirim lagi pasokan pakaian kepada sang pengusaha yang doyan judi tersebut. Belum lagi karyawan perusahaan yang jadi rekanan perusahaan tadi, akan kena dampak PHK juga. Di tambah lagi pemilik gedung yang biasanya menyewakan gedung kepada pengusaha tersebut akan mengalami rugi juga. Belum lagi pemerintah juga tidak lagi memperoleh pajak dari pengusaha itu. Belum lagi kalau pengusaha tersebut gila. Bagaimana dengan keluarganya, dengan anak anaknya. Itu baru satu orang saja yang berjudi.bayangkan jika lokalisasi judi benar-benar diadakan, akan menjadi apa negara ini.kita belum menghitung jika bandar judinya orang asing, berapa uang yang akan pindah keluar negeri.
Lokalisasi judi sama dengan menciptakan negara dalam negara. Karena lokalisasi itu bentuk penguatan karena mereka memiliki petugas keamanan sendiri, bahkan akan diikuti berkembangnya praktik negatif selanjutnya seperti prostitusi, trafficking dan narkoba.
Yunahar Ilyas dari Muhammadiyah menilai judi tetap haram. “Karena itu, wacana lokalisasi perjudian sama saja menghalalkan yang sudah haram,” tutur Yunahar. Banyak orang yang mengacu pada Genting Highlands, Malaysia sebagai contoh lokalisasi judi yang berhasil. Awalnya pendirian areal khusus judi di Malaysia juga memang sempat diprotes. Sampai saat ini pun di Malaysia, proyek Genting Hingland terus mendapatkan kritikan dari kalangan Muslim dan partai-partai oposisi.
Tokoh NU, Ma’ruf Amin juga mengatakan bahwa negara dan agama melarang adanya praktik perjudian. Karena itu, kalau ada wacana perjudian dilokalisasi dirinya menolak. Lokalisasi itu bentuk pelanggaran terhadap hukum negara. Ia menepis anggapan bahwa lokalisasi perjudian akan mendatangkan uang bagi pemerintah daerah. “Justru mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya karena uang haram dari judi tidak akan mendatangkan keberkahan,” tuturnya.
Gagasan lokalisasi pelacuran, minuman keras, bahkan mungkin lokalisasi korupsi sekalipun, terbukti telah dan akan gagal. Lokalisasi berjalan, tetapi justru itu menjadi bentuk legitimasi baru untuk melebarkan berbagai jenis kemaksiatan yang lain. Pelacur di proyek-proyek lokalisasi terus bertambah, tetapi pelacur jalanan juga menjamur. Miras di tempat-tempat khusus tertentu tersedia, tetapi miras di jalanan pun terus terpampang. Judi juga akan menyuburkan dan melahirkan kembali praktik – praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di negara ini.
Menurut anggota DPR Arwani Thomafi, gagasan pelegalan judi itu merusak. “Itu akan memperlemah dan menjatuhkan ruh dan moral Pancasila. Melegalkan judi itu membuka celah melegalisasi prilaku yang tidak mendidik lainnya,” katanya.
Kita tentu masih ingat kasus SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), judi yang dibungkus dengan nama sumbangan. Para ulama, DPR, mahasiswa, juga media massa, ketika itu aktif menentang SDSB, akhirnya pada 25 November 1993 demontsrasi mahasiswa di DPR berhasil mengakhiri eksistensi SDSB. Yang sangat aktif menentang Porkas dan SDSB ketika itu adalah Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat, yang dikomandani oleh (alm) KH Sholeh Iskandar. Saya ingat, dalam berbagai kesempatan, KH Sholeh Iskandar selalu mengingatkan pemerintah akan bahaya Porkas dan SDSB yang merusak moral masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok desa.
Saat Jenderal Polisi Sutanto resmi menjabat Kapolri, gebrakannya pada tiga pekan pertama adalah beliau langsung mengkampanyekan antijudi. Sutanto langsung meminta seluruh kepala kepolisian daerah di Indonesia segera memberantas judi. Tidak tanggung-tanggung, para kapolda hanya diberi waktu sepekan untuk memberantas judi di wilayahnya. "Kalo enggak mampu, masih banyak pejabat lain yang bisa melaksanakan," ancam Sutanto. Pernyataan Sutanto itu segera ditanggapi para kapolda. Sejumlah tempat judi digerebek, alat-alat judi disita, dan banyak penjudi yang dicokok. Media massa pun ramai oleh berita penggerebekan rumah-rumah judi. Mabes Polri mencatat selama tiga pekan itu ada sekitar seribu lebih kasus judi yang berhasil dibongkar. Selain itu, polisi menciduk sekitar tiga ribu orang dan kini mereka berstatus tersangka. Langkah berani polisi itu mendapat tanggapan positif dari public dan juga para ulama .
Jadi mari kita sukseskan kampanye “Katakan TIDAK Pada Perjudian” di manapun dan kapanpun untuk Indonesia tercinta ini.