Hampir Seperlima Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Masih Salah Sasaran
Kartu Jakarta Pintar (KJP), salah satu tujuannya adalah
untuk meringankan warga Jakarta yang tidak mampu dalam menyekolahkan
anak-anaknya. Namun, dalam kenyataannya angka putus sekolah di Jakarta masih tetap
saja tinggi.
Kita akan semakin terperangah lagi saat mengetahui bahwa Indonesia
Corruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima KJP, tidak tepat
sasaran. Jumlah penerima KJP yang meleset terjadi di jenjang SD/MI yakni 14,6
persen, SMP/MTs 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK 1,4 persen.
ICW telah memantau terhadap penerima KJP selama periode 3 Februari - 17 Maret 2014. Hasilnya 19.4 persen atau sebanyak 78.570 siswa adalah pihak yang tidak berhak menerima bantuan pendidikan alias salah sasaran. Adapun kriteria penerima KJP yang seharusnya adalah siswa dari keluarga tidak mampu, tidak merokok, tidak narkoba, menggunakan angkutan umum, daya beli pakaian seragam dan sepatu rendah, dan lain - lain.
Jika dijumlah secara rupiah, maka dana KJP yang salah
sasaran sebanyak Rp 492 miliar. Perkiraan jumlah tersebut berdasarkan pada
besaran dana KJP yang dikeluarkan untuk tiap siswa pertahunnya. Untuk tingkat SD,
dananya sebesar Rp 2,160 juta per tahun. Tingkat SMP sebesar Rp 2,520 juta per
tahun. Sedangkan untuk tingkat SMA menerima dana Rp 2,880 juta per tahun.
ICW juga
menilai program Gubernur DKI soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) rawan pungutan
liar. Sejumlah pihak melakukan pemotongan Rp 50 ribu terhadap siswa penerima
KJP. Hanya 81 persen di antara orang tua murid penerima KPJ yang membuat SPJ.
Sisanya tidak membuat SPJ sama sekali. ICW juga menilai pola pendataan penerima
KJP yang dilakukan Dinas Pendidikan Jakarta masih buruk. Peneliti ICW Siti Juliantari
mengatakan dari sekitar 650 ribu penerima KJP yang tercatat, 32 persennya di
antaranya tidak bisa dikonfirmasi keberadaannya.
Hal senada juga diungkapkan dari Pemantau dari Jaringan
Rakyat Miskin Kota (JRMK), Eni. "Ada wali murid yang hanya terima 500
ribu. Ada juga yang seharusnya menerima dana pada bulan Desember tapi belum
terima juga hingga sekarang," ujar Eni.
Merdeka.Com
Merdeka.Com
Merdeka.com
Portalkbr