Bang Prima : Yuks Belajar Sederhane dari Negeri Belande !
 |
Prima Kumara
Caleg DPRD DKI
nomor 5 dari PKS
(Dapil : Pancoran,
Tebet, Mampang, Pasar minggu, Jagakarsa) |
Mungkin masih belum hilang dalam ingatan kita, saat
ada pejabat yang menolak mobil Volvo S
90 Executive Automatic seharga 743 juta (saat itu) sebagai kendaraan dinasnya.
Untuk urusan fasilitas mobil dinas Indonesia memang lebih 'jago' dibanding
negara lain.
Indonesia jelas jauh lebih miskin ketimbang Belanda, tetapi soal gaya hidup pejabat negaranya Indonesia lebih unggul dari Belanda. Belanda adalah salah satu negeri terkaya di dunia, pendapatan penduduk perkapitanya mencapai 22.570 euro, sementara tahun 2013 Indonesia baru mencapai 4.000 Dollar AS. Tetapi untuk urusan mobil dinas, menteri di Belanda cuma mendapatkan mobil bekas, sementara di Indonesia para menteri harus bermewah – mewah dengan mobil dinasnya.
Tahun 2004 saat penjualan mobil mewah di Cina merosot tajam, Mercedez dan Audi melaporkan penurunan 15 % dari total penjualan tahun sebelumnya, maka di negara yang namanya “Indonesia” ini penjualan mobil mewah mengalami kenaikan. BMW melaporkan pada tahun 2004 penjulan mobil di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,6 % (laku 2.053 unit) dibanding penjulan sebelumnya. Hebatnya lagi untuk mobil super mewah seperti Bentley yang harga perunitnya mencapai Rp 5 miliar, puluhan orang Indonesia (termasuk para pejabatnya) sudah mampu membelinya.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa penjualan merek Jaguar sepanjang tahun 2013 berjumlah 56 unit. Sedangkan Land Rover berkisar 94 unit. Sementara itu, BMW Group Indonesia mengatakan bahwa penjualan pada 2013 ternyata tetap melonjak 28% menjadi 3.250 unit, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun kurs rupiah turun dan isu pajak barang mewah yang akan naik. Hal ini menjadikan BMW sebagai satu-satunya merek mobil mewah di Indonesia yang mencatat pertumbuhan signifikan selama 5 tahun berturut-turut.
Pengertian mobil dinas di Belanda adalah begitu selesai masa jabatannya maka mobil harus dikembalikan kepada negara, sehingga mobil itu bisa dipakai pejabat selanjutnya, negara tidak merogoh brankas lagi untuk membeli mobil baru untuk para pejabatnya.
Untuk anggota parlemen di Belanda, mereka tidak mendapatkan gaji dan tunjangan mobil, mereka hanya mendapatkan schadeloosstelling (ganti rugi) dan tunjangan yang pas –pasan. Anggota parlemen Belanda itu bukan pegawai negara, jadi jangankan mobil dinas, gaji (salaries) pun tidak ada. Istilah salaries menunjukan bahwa anggota parlemen berdinas pada pihak tertentu. Anggota parlemen independent dan tidak berdinas pada pihak manapun. Sehingga untuk urusan mobil ke Gedung Parlemen di Binnenhof (Den Haag) menjadi tanggung jawab masing – masing anggota parlemen. Apalagi mobilitas untuk merawat konstituen, itu bukan menjadi tanggung jawab dan beban negara, melainkan partai dari mana mereka berasal. Logikanya mudah saja, menemui konstituen adalah kepentingan partai, masak negara yang harus menanggung biayanya?.
Anggota parlemen hanya mendapat uang ganti rugi, besarnya tergantung pada jarak tempat tinggal dengan gedung parlemen. Untuk jarak 10 km kebawah maka tidak akan mendapatkan apa – apa, untuk jarak lebih dari 10 km ada pembagian – pembagiannya.
Makanya banyak anggota parlemen Belanda yang “ngantornya” tidak jarang menggunakan trem, sampai ada juga yang menggunakan sepeda. Oleh karenanya kita bisa melihat di halaman gedung parlemen di Binnenhof (di Den Haag) tidak akan ditemukan mobil sekelas jaguar dan sejenisnya, sementara kalau kita lihat di Gedung DPRD dan DPR RI Kita di Senayan, pemandangan menyerupai showroom mobil mewah dapat kita jumpai di sana.
Indonesia jelas jauh lebih miskin ketimbang Belanda, tetapi soal gaya hidup pejabat negaranya Indonesia lebih unggul dari Belanda. Belanda adalah salah satu negeri terkaya di dunia, pendapatan penduduk perkapitanya mencapai 22.570 euro, sementara tahun 2013 Indonesia baru mencapai 4.000 Dollar AS. Tetapi untuk urusan mobil dinas, menteri di Belanda cuma mendapatkan mobil bekas, sementara di Indonesia para menteri harus bermewah – mewah dengan mobil dinasnya.
Tahun 2004 saat penjualan mobil mewah di Cina merosot tajam, Mercedez dan Audi melaporkan penurunan 15 % dari total penjualan tahun sebelumnya, maka di negara yang namanya “Indonesia” ini penjualan mobil mewah mengalami kenaikan. BMW melaporkan pada tahun 2004 penjulan mobil di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,6 % (laku 2.053 unit) dibanding penjulan sebelumnya. Hebatnya lagi untuk mobil super mewah seperti Bentley yang harga perunitnya mencapai Rp 5 miliar, puluhan orang Indonesia (termasuk para pejabatnya) sudah mampu membelinya.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa penjualan merek Jaguar sepanjang tahun 2013 berjumlah 56 unit. Sedangkan Land Rover berkisar 94 unit. Sementara itu, BMW Group Indonesia mengatakan bahwa penjualan pada 2013 ternyata tetap melonjak 28% menjadi 3.250 unit, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun kurs rupiah turun dan isu pajak barang mewah yang akan naik. Hal ini menjadikan BMW sebagai satu-satunya merek mobil mewah di Indonesia yang mencatat pertumbuhan signifikan selama 5 tahun berturut-turut.
Pengertian mobil dinas di Belanda adalah begitu selesai masa jabatannya maka mobil harus dikembalikan kepada negara, sehingga mobil itu bisa dipakai pejabat selanjutnya, negara tidak merogoh brankas lagi untuk membeli mobil baru untuk para pejabatnya.
Untuk anggota parlemen di Belanda, mereka tidak mendapatkan gaji dan tunjangan mobil, mereka hanya mendapatkan schadeloosstelling (ganti rugi) dan tunjangan yang pas –pasan. Anggota parlemen Belanda itu bukan pegawai negara, jadi jangankan mobil dinas, gaji (salaries) pun tidak ada. Istilah salaries menunjukan bahwa anggota parlemen berdinas pada pihak tertentu. Anggota parlemen independent dan tidak berdinas pada pihak manapun. Sehingga untuk urusan mobil ke Gedung Parlemen di Binnenhof (Den Haag) menjadi tanggung jawab masing – masing anggota parlemen. Apalagi mobilitas untuk merawat konstituen, itu bukan menjadi tanggung jawab dan beban negara, melainkan partai dari mana mereka berasal. Logikanya mudah saja, menemui konstituen adalah kepentingan partai, masak negara yang harus menanggung biayanya?.
Anggota parlemen hanya mendapat uang ganti rugi, besarnya tergantung pada jarak tempat tinggal dengan gedung parlemen. Untuk jarak 10 km kebawah maka tidak akan mendapatkan apa – apa, untuk jarak lebih dari 10 km ada pembagian – pembagiannya.
Makanya banyak anggota parlemen Belanda yang “ngantornya” tidak jarang menggunakan trem, sampai ada juga yang menggunakan sepeda. Oleh karenanya kita bisa melihat di halaman gedung parlemen di Binnenhof (di Den Haag) tidak akan ditemukan mobil sekelas jaguar dan sejenisnya, sementara kalau kita lihat di Gedung DPRD dan DPR RI Kita di Senayan, pemandangan menyerupai showroom mobil mewah dapat kita jumpai di sana.
Demikian hati – hati dan ketatnya Belanda mengelola
keuangan negara, sehingga pada tahun 2001 saja neraca keuangan negara surplus
sampai 7 miliar gulden. Kelebihan tersebut sebagaian dikembalikan kepada rakyat
sebagai uang “surprised” dimana setiap rumah tangga menadapatkan 100 gulden
(setara degan 100 kg gula). Sebagian lagi digunakan untuk membayar hutang
negara, agar secepatnya berkurang.
Beranikah, para caleg sekalian ?