PKS TIDAK TUNGGU UANG MAHAR, PKS BUKAN PENADAH

Berkaitan dengan pilkada Jakarta, Presiden PKS (Luthfi Hasan Ishak) mengatakan, “PKS saat ini memang sedang mencari sosok kandidat yang memiliki komitmen bagus dan sesuai dengan platform serta visi misi PKS. Jika ada calon yang memiliki kompetensi untuk Jakarta ke arah yang lebih baik maka PKS akan mendukung dan PKS akan bersikap profesional saja.” Menurutnya, PKS memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi pasangan lain yang ingin berkoalisi untuk Pilkada DKI Jakarta. Yang jelas, satu dari beberapa kriteria wajib yang harus dimiliki adalah calon gubernur tersebut bisa mengubah wajah Jakarta.

Menurut Presiden PKS, Jakarta sebagai ibu kota negara masih banyak memiliki pekerjaan rumah yang segera diselesaikan diantara mencakup kebersihan, tata kota, pengangguran, serta berbagai masalah sosial dan ekonomi. ''Cagub dari PKS akan ditanya bagaimana dia mengubah wajah Jakarta, dan akan dikemanakan Jakarta,'' kata Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak.

Selain itu, tentu saja mampu membangun dan menyejahterkan rakyat. "Jika berkoalisi, kami akan pastikan program kerja yang diusung mengutamakan kepentingan rakyat dan berorientasi kepada kepentingan rakyat," kata Luthfi. ''Kami tidak mau cek kosong, harus ada kontrak dan komitmen jelas (untuk rakyat) yang tertulis bagi calon gubernur dari PKS,'' katanya.

Lutfi mengatakan PKS terbuka bagi siapa saja calon yang ingin maju, asalkan syarat-syarat tadi dipenuhi. ''Jika tidak, maka kami akan menyodorkan nama dari PKS sendiri,'' kata Lutfi.

Pasangan calon internal maupun eksternal yang diusung oleh partai apapun termasuk PKS dapat dipastikan akan mengeluarkan sejumlah dana. Oleh karenanya PKS menolak jika dana yang diserahkan pasangan calon itu sebagai “mahar”. Sebab, dana yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk kegiatan atau program pemenangan pasangan calon. Kalau di PKS namanya bukan mahar, tapi biaya operasional pemenangan. Penggunaan dana tersebut juga terbuka, seperti biaya saksi, biaya kampanye indoor dan outdoor. Dana tersebut ada yang dari calon kepala daerah, ada juga yang dari simpatisan atau partai pendukung.

Sebetulnya, dalam mengusung pasangan calon, tidak melulu masalah uang. PKS mengaku lebih mementingkan figur dan kontrak politik yang dibuat. Setelah PKS setuju atau memiliki visi dan misi yang sama, baru kemudian PKS dukung dengan menentukan langkahnya. Jadi kontrak politik yang harus diutamakan, bukan masalah maharnya. Konsep dan strategi PKS seperti ini berlaku di semua provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Berbeda dengan partai lainnya yang lebih mengutamakan mahar pasangan calon untuk didukung.

Oleh karenanya apabila ada calon yang dananya terbatas, maka dana kas partai dan sukarelawan PKS juga akan dipakai atau keluar duluan. Dana pemenangan yang dikeluarkan pasangan calon yang diusung PKS akan dikembalikan dalam bentuk kegiatan atau program kampanye.

Sekali lagi di PKS tidak ada peratutan yang harus membayar uang mahar. Tidak ada yang namanya uang mahar. Pokoknya jika figur tersebut memenuhi kriteria PKS, maka akan diusung dan tidak harus bayar mahar seperti yang ada di partai lain.