MENGINGATKAN PEJABAT ITU IBADAH
Seorang pejabat, apalagi Gubernur harus siap dikritisi dan disorot oleh publik karena hal itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Media sosial juga semakin memberi ruang kepada masyarakat untuk mengontrol pemerintahan dan pejabat publik. Bahkan melalui media sosial, media-media konvensionalpun tidak luput dari kritik dan sorotan publik. "Media konvensional tidak lagi mutlak sebagai sarana pembentuk opini, saat ini media sosial juga sangat berpengaruh dan di `update` (perbaharui) setiap saat. Janganlah ketika ada yang mengkritik atau memberi masukan terus dibilang “Pasukan Nasi Bungkus” atau istilah lainnya “Di Bayar Berapa ?”. Seorang pejabat bukanlah makhluk suci bagaikan Nabi yang membawa kitab suci dan juru selamat sehingga bersih dari dosa hanya karena mungkin menjadi “ Kekasih Media.” Kemudian juga jangan sampai kritik itu disikapi dengan berlebihan seperti gerakan dukungan dengan “CAP STEMPEL DARAH” atau “CAP JEMPOL DARAH” untuk me...