DPC PKS Pancoran - Jakarta Selatan

PKS DKI Jakarta tampaknya ingin lebih matang dan dewasa dalam menyambut Pilkada DKI 2017. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin di gedung DPRD DKI, Kamis (6/8). Ketua Fraksi PKS DPRD DKI ini menjelaskan bahwa saat ini partainya sedang fokus pada konsolidasi internal dulu. Sehingga, jajarannya belum berpikir untuk membahas siapa calon gubernur yang akan diusung oleh PKS DKI Jakarta ini. “Urusan siapa calon gubernur sama sekali belum terpikirkan,” ujarnya. Dengan adanya konsolidasi kader ini, harapannya ketika saat Pilkada tiba, mesin partai sudah siap untuk bergerak dan bekerja.  Salah satu konsolidasi yang sudah dilakukan misalnya saat DPD PKS Jakarta Selatan menyelenggarakan Halal Bihalal yang dihadiri ribuan kadernya pada pada hari minggu kemarin (2/8). Demikian juga dengan Halal Bihalal yang diadakan oleh DPD PKS Jakarta Barat pada hari yang sama.” Sama lah seperti partai lain juga,” jelasnya tokoh yang kerap disebut Bang Didin ini. S...

Jakarta - Perlu terobosan baru untuk mengatasi krisis air bersih di Jakarta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengusulkan terobosan penyulingan air laut. "Ini air baku yang tersedia sebenarnya sudah tidak cukup lagi. Harusnya dicari terobosan baru untuk menyediakan pasokan air. Kalau perlu dibuat terobosan seperti penyulingan air laut," kata Selamat. Sebab, kata Selamat, jika masih konservatif dengan menunggu pasokan dari waduk Jati Luhur maka tidak akan cukup. "Kejadian ini pasti terulang lagi dan terulang lagi," ujar Selamat. Politisi PKS ini mengatakan, sebaiknya momen krisis air bersih ini menjadi evaluasi bersama. "Kalau perlu ada kontrak perbaikan antara PAM dan 2 operator itu. Karena, kadang-kadang operator-operator tersebut tidak mau memberikan investasi. Padahal, investasi ini perlu kalau mau memberikan pelayanan yang baik untuk warga," papar Selamat. Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/05/07/145616/1...

Perhelatan Pilkada Jakarta masih satu tahun lagi. Namun, Ketua DPW PKS Jakarta Selamat Nurdin memprediksi angka Golongan Putih (Golput) dalam Pilkada Jakarta 2012 mendatang akan meningkat. ”Kalau ini terjadi, maka sudah bisa dipastikan cagub yang kami usung yang akan menjadi Gubenur DKI Jakarta,” ujar Didin panggilan akrab Selamat Nurdin. Dikatakan Didin, prediksi angka Golput akan meningkat dalam Pilkada Jakarta 2012 bukan tanpa alasan. Dia melihat dengan kultur masyarakat Jakarta dengan segala kesibukannya tidak akan terlalu peduli dengan agenda Pilkada. ”Bicara Pilkada yang ada dibenak sebagian masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya kerusuhan ataupun konflik. Nah, untuk menghindari hal itu masyarakat Jakarta akan memilih masa bodoh. Dan kalau itu terjadi tentunya PKS yang lebih di untungkan karena kami punya massa dan kader yang jelas ketimbang parpol yang lain di Jakarta,” tegas Bang Didin. Lebih jauh Didin’pun mengatakan, usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi...

Bang Didin, begitulah biasanya Selamet Nurdin disapa. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini bukan politisi sembarangan. Dua periode duduk di Kebon Sirih (2004-2009 dan 2009-2014), membuat Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, paham akan seluk beluk ibukota. Di Kebon Sirih, mantan Ketua BEM UI dikenal sebagai politisi yang kritis dan punya konsep ke depan. Dengan kemampuannya itu, nama Bang Didin sempat muncul untuk didorong sebagai calon gubernur di Pilkada yang akan digelar pada 2012 nanti. Saat ditanya soal Perda mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang dibuat pada 2008, Bang Didin mengaku, kalau aturan tersebut untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yang sudah semakin parah.”Salah satu tujuannya mengurangi kemacetan. Walaupun kami yakin, ini tidak akan terlalu efektif,” terangnya. Slamet menjelaskan model penarikan pajaknya. Untuk kendaraan pertama sebesar 1,5 persen, kendaraan kedua naik 2 persen dan ketiga 2,5 persen sesuai harga mobil. “Kendaraan keempat dan selanju...

Leletnya kinerja Dewan Kelurahan (Dekel) mendata rumah-rumah warga yang rusak diterjang banjir membuat DPRD DKI Jakarta berang. Terkait dengan masalah itu, anggota Komisi B (Bidang Perekonomian), Selamat Nurdin, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengambil keputusan untuk menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walhi dan PMI menggantikan fungsi Dekel tersebut. "Jasa LSM yang sudah teruji kualitasnya seperti Walhi dan PMI pantas diberi kepercayaan untuk menggantikan fungsi Dekel yang lamban bekerja mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir. Mereka lebih profesional," kata Selamat Nurdin. Selamat Nurdin, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengaku prihatin karena dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kota (PPMK) sebesar Rp 1 miliar setiap kelurahan tidak segera dicairkan untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang rumahnya rusak digerus banjir bandang. Saat ini dana PPMK sudah cair dan berada di Kantor Walikotamadya, namun belum bisa dibagi...

Sebagai ibukota negara, Jakarta harus memiliki banyak sumber air baku. Krisis air bersih akibat menurunnya pasokan air baku seperti yang terjadi pekan lalu seharusnya dapat dihindari jika Jakarta tidak hanya bergantung pada kiriman air dari Waduk Jatiluhur. "PT PAM Jaya harus menyiapkan beberapa alternatif sumber air baku. Jika ada gangguan pasokan dari salah satu sumber, seluruh kota tidak harus menderita krisis air bersih," kata ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin. Pekan lalu, terendamnya pompa air oleh lumpur di Curug menyebabkan pasokan air baku di Jakarta turun 40 persen. Kiriman air baku dari Waduk Jatiluhur mendominasi lebih dari 90 persen kebutuhan Jakarta sehingga penurunan pasokan ini memicu terjadinya krisis air bersih di tingkat warga. Selain dari Waduk Jatiluhur, Jakarta mendapat pasokan air curah dari Tangerang dan mengolah air dari Kali Krukut. Namun air bersih yang didapat dari kedua sumber itu tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh ...

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun enam ruas jalan tol untuk mengurangi kemacetan dinilai tak efektif. Pembangunan tol justru menambah kemacetan. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, rencana pembangunan enam jalan susun bukan solusi tepat mengatasi kemacetan Jakarta. ”Justru kalau itu jadi dibangun akan semakin menambah kemacetan Ibu Kota,” kata Selamat Nurdin,kemarin. PolitisiPartaiKeadilanSejahtera ini beralasan pembangunan enam ruas tol akan menambah kemacetan karena akan dibangun di pinggiran Ibu Kota.Dengan demikian,keberadaannya terkesan membuka pintu masuk ke dalam Jakarta sehingga akan tambah macet. ”Ini bukan solusi yang terbaik untuk mengatasi kemacetan,” sindirnya. Dia mengungkapkan, untuk mengatasi kemacetan adalah pembatasan kendaraan pribadi.Menurut Selamat Nurdin, warga harus dipaksa menggunakan kendaraan umum dalam bertransportasi. Penambahan enam jalan tol justru akan merangsang warga untuk membeli kendaraan. ”Kalau sepert...

Perjuangan para pedagang dan pengusaha ayam yang beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menuntut penolakan relokasi akhirnya membuahkan hasil. Ya, setidaknya hal tersebut tercermin dari sikap DPRD DKI Jakarta yang merekomendasikan untuk menunda pelaksanaan relokasi hingga September mendatang. Padahal, pelaksanaan relokasi pedagang ayam di pasar-pasar tradisional dan pemukiman seyogyanya akan dilakukan pada April. Penundaan relokasi bertujuan memberikan waktu kepada DPRD bersama eksekutif dan perhimpunan pedagang ayam serta pakar perunggasan untuk bertemu menelaah dan mengkaji pasal-pasal dalam Perda No 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas serta Pergub No 1909 Tahun 2009 tentang Lokasi Penampungan dan Pemotongan Unggas. Rekomendasi tersebut muncul saat pertemuan antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta bersama Kepala Dinas kelautan Perikanan dan Ketahanan Pan...

Sekitar 250 pekerja Operator Head Truck PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) Jakarta Utara berunjuk rasa di bundaran HI dan di gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menghapus sisten tenaga kerja kontrak (outsourcing) yang dinilai telah merugikan mereka. Belum lagi, perusahaan tempat mereka mereka bertindak semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Ketua Forum Pekerja Operator Head Truck (FPOHT), Sudimanto, berharap DPRD DKI dapat melakukan pengawasan dan membantu penyelesaian kasus tersebut. Selain itu, mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta membuat ketetapan untuk kasus tersebut. "Kami ingin DPRD dapat membantu penyelesaian kasus ini dan Disnakertrans membuat nota dinas atas kasus kami," ujarnya. Setelah berorasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, perwakilan pekerja akhirnya diterima Komisi B DPRD DKI. Di hadapan anggota dewan, Sudimanto yang didampingi oleh 6 orang rekannya se...

Kaum buruh atau pekerja meridian komponen terpenting dalam dunia usaha. Tanpa adanya kaum buruh, maka roda usaha tidak akan bergerak. Oleh karenanya, kepedulian terhadap kesejahteraan kaum buruh harus terus dikedepankan. Demikian di sampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin di Jakarta (29/4), dalam menyambut hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Lebih lanjut pria yang akrab dengan sebutan Didin ini, mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, sudah selayaknya pemerintah pusat memperhatikan tuntutan yang gencar disuarakan oleh buruh yakni penyelesaian RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang diharapkan bisa membantu memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja formal maupun informal seperti buruh industri kecil dan rumah tangga. Solusi untuk menjaga keharmonisan hubungan antara buruh dan pengusaha menurut Didin adalah peningkatan law enforcement dari UU no 13 tahun 2003. "Untuk masalah ini kita berharap pihak Disnaker DKI Jakarta ...

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, sejumlah altematif sedang dibahas guna mengatasi Iluktuatifnya harga bahan bakar gas (BBC) untuk kebutuhan bus TransJakarta (busway). "Saya sudah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN untuk mencari solusi soal harga BBG yang fluktuatif tersebut ucap Fauzi di balai kota. Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Fauzi menyebutkan, harga BBC untuk busway yang ditentukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sama dengan harga untuk kalangan industri, sehingga tarif busway Rp 3.500 yang berlaku sekarang tidak bisa dipertahankan. "Kemungkinan tarif busway akan disesuaikan menjadi Rp 5.500. tapi saya masih menunggu saat yang tepat untuk menaikkannya." ujarnya. Menurut Fauzi, Pemprov DKI berharap agar harga BBG untuk busway dan industri dibedakan. Harga BBG yang dijual PT PGN yang berpatokan pada dolar AS akan menyulitkan Program Langit Biru di DKI yang antara lain diwujudkan dengan pengalihan BBM ke BBG...

Standar Pelayanan Minimum (SPM) busTransjakarta (busway) dinilai mendesak untuk segera diterapkan. Meski terlambat, SPM tersebut harus dilaksanakan agar pelayanan busway tidak bertambah buruk. Pengamat transportasi dan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyatakan, SPM merupakan standar pelayanan yang seharusnya dipenuhi sejak bus Transjiakarta beroperasi. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menerap­kan SPM adalah dengan sterilisasi jalur busway. Langkah itu akan memperpendek headway (jarak kedatangari antar bus) menjadi lima menit sekali, seperti dilaksanakan di Koridor I (Kota­Blok M). Masalahnya, pada jalur busway di koridor lainnya kondisi jalan hanya dua lajur. Penerapan sterilisasi akan memicu kemacetari lalu lintas parah. Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin menga­takan, kepolisian memang tidak mungkin menerap­kan sterilisasi di sejumlah ruas jalan yang dilengkapi busway. Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Franciscus ...

Upaya untuk mengatasi macet Jakarta jangan sekedar wacana, harus ada tindakan nyata. Ketua Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin mengatakan, pembangunan angkutan massal dan penambahan jalan atau perluasan jalan harus dilakukan secara konsisten oleh Pemprov DKI. Terutama program yang sudah tercantum dalam Pola Transportasi Makro (PTM). “Masyarakat sudah menunggu lama gebrakan dari Pemprov untuk mengurai kemacetan itu. Kajian saya pikir sudah cukup dan sudah dilakukan beberapa tahun silam. Actionnya itu yang dibutuhkan saat ini,” ungkapnya. Pembangunan angkutan massal yang sudah terprogram harus bisa dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan seluruh pihak. Baik saat pembahasan anggaran maupun saat pelaksanaan. Selain membangun angkutan massal, upaya mengurai kemacetan dengan pelebaran jalan atau membangun jalan baru juga harus dilakukan. Karena tingginya kepadatan lalu lintas belum diimbangi pertumbuhan jalan di Jakarta yang saat ini rasio pertambahannya hanya 0,01 persen ...

Macet! Hingga hari ini belum mendapatkan solusi terbaik. Terbukti beberapa formula yang disodorkan Pemprov DKI untuk menanggulangi kemacetan masih tumpul dan terkesan disktiminatif. Wacana pembatasan produksi sepeda motor menuai kritik bukan hanya dari bikers, tapi kalangan anggota DPRD DKI Jakarta. Setelah sebelumnya salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardi menilai pembatasan produksi sepeda motor sangat tidak bijak, diskriminatif dan menjurus ke arah pelanggaran HAM. Mantan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin ikut bersuara. Menurutnya, diperkirakan, ada sekitar 11 juta lebih kendaraan yang berada di kawasan DKI Jakarta yang terdiri dari 8 juta motor, 3 juta mobil dan angkot sekitar 800 unit, tapi bukan hanya motor yang menjadi biang kemacetan. Pembatasan produksi sepeda motor bukan hanya akan menimbulkan polemik di masyarakat, tapi akan mempengaruhi pendapatan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, dibanding sektor lain, pemasukan terbesar yang didapat pemerintah berasal...