DPC PKS Pancoran - Jakarta Selatan

Untuk perluasan flyover Kalibata sisi Jakarta Timur, Pemkot Administrasi Jakarta setempat membutuhkan sedikitnya 13 bidang tanah atau sekitar 614 meter persegi tanah tambahan di Cawang dan Cililitan. Saat ini belum dilakukan pembayaran kepada 13 warga pemilik 13 bidang tanah itu, karena masih terdapat perbedaan surat pemberitahuan pajak terhutang-pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) meskipun letak tanah berada di lokasi yang sama. Saat ini para pemilik lahan masih mengurus perbedaan SPPT PBB tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kramatjati. Secara umum seluruh pemilik lahan di Kelurahan Cawang, telah menyetujui pembebasan lahan sesuai dengan NJOP di daerah tersebut sebesar Rp 1,2 juta per meter persegi. Sedangkan untuk warga Kelurahan Cililitan, belum terjadi kesepakatan karena warga meminta pembayaran sesuai dengan harga pasaran. Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T ) Jakarta Timur, Arifin Ibrahim, mengatakan, pihaknya masih menunggu surat perintah tugas (SPT) dari Dinas P...

Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besarnya ganti rugi 25 persen dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), namun warga di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang terkena penggusuran pelebaran jalan di bawah fly over (jalan layang) Kalibata menolak jumlah ganti rugi tersebut. Sebab berdasar hitungan Pemprov DKI, NJOP untuk tanah warga yang terkena gusuran adalah Rp 4.155.000 m2. “Pemerintah tetap bersikeras bahwa mereka hanya akan membayar ganti rugi sebesar 25 persen dari NJOP bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Ganti rugi 100 persen hanya yang sudah memiliki sertifikat,” ujar Ketua RT 002, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Muhammar Hair, Senin (17/1). Menurutnya, meski tidak memiliki sertifikat namun dirinya dan warga lainnya mengaku sudah menetap di daerah tersebut sejak berpuluh tahun lalu. Bahkan dirinya mengaku masih dalam proses pengurusan sertifikat tanah miliknya. “Sampai saat ini saya masih mengurus sertifikat tanah saya,...