DPC PKS Pancoran - Jakarta Selatan

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, sejumlah altematif sedang dibahas guna mengatasi Iluktuatifnya harga bahan bakar gas (BBC) untuk kebutuhan bus TransJakarta (busway). "Saya sudah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN untuk mencari solusi soal harga BBG yang fluktuatif tersebut ucap Fauzi di balai kota. Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Fauzi menyebutkan, harga BBC untuk busway yang ditentukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sama dengan harga untuk kalangan industri, sehingga tarif busway Rp 3.500 yang berlaku sekarang tidak bisa dipertahankan. "Kemungkinan tarif busway akan disesuaikan menjadi Rp 5.500. tapi saya masih menunggu saat yang tepat untuk menaikkannya." ujarnya. Menurut Fauzi, Pemprov DKI berharap agar harga BBG untuk busway dan industri dibedakan. Harga BBG yang dijual PT PGN yang berpatokan pada dolar AS akan menyulitkan Program Langit Biru di DKI yang antara lain diwujudkan dengan pengalihan BBM ke BBG...

Amal – amal dan kerja – kerja kita adalah sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan takdir Allah SWT. Dari situlah diketahui bahwa syukur harus selalu kita panjatkan. Pelaksanaan syukur mempunyai dua hal, pertama adalah syukur dengan sikap artinya kita harus bekerja dan beramal sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi apa – apa yang Allah SWT larang. Kedua adalah syukur dengan ucapan yaitu senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Jangan menyandarkan hasil pada kerja – kerja atau amal – amal yang kita lakukan tetapi harus selalu menyandarkan bahwa hasil itu adalah karena Allah SWT. Kita harus memperbaharui niat – niat kita, niat kita harus selalu ditujukan untuk Allah SWT semata. Niat itu mempunyai dua dimensi, pertama adalah takut, takut amal – amal kita tidak diterima oleh Allah SWT. Kedua adalah harap, berharap amal – amal yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Kita harus selalu mengajak pada keimanan, seperti halnya sahabat – sahabat Rasulullah terdahulu y...

Standar Pelayanan Minimum (SPM) busTransjakarta (busway) dinilai mendesak untuk segera diterapkan. Meski terlambat, SPM tersebut harus dilaksanakan agar pelayanan busway tidak bertambah buruk. Pengamat transportasi dan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyatakan, SPM merupakan standar pelayanan yang seharusnya dipenuhi sejak bus Transjiakarta beroperasi. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menerap­kan SPM adalah dengan sterilisasi jalur busway. Langkah itu akan memperpendek headway (jarak kedatangari antar bus) menjadi lima menit sekali, seperti dilaksanakan di Koridor I (Kota­Blok M). Masalahnya, pada jalur busway di koridor lainnya kondisi jalan hanya dua lajur. Penerapan sterilisasi akan memicu kemacetari lalu lintas parah. Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin menga­takan, kepolisian memang tidak mungkin menerap­kan sterilisasi di sejumlah ruas jalan yang dilengkapi busway. Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Franciscus ...

Upaya untuk mengatasi macet Jakarta jangan sekedar wacana, harus ada tindakan nyata. Ketua Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin mengatakan, pembangunan angkutan massal dan penambahan jalan atau perluasan jalan harus dilakukan secara konsisten oleh Pemprov DKI. Terutama program yang sudah tercantum dalam Pola Transportasi Makro (PTM). “Masyarakat sudah menunggu lama gebrakan dari Pemprov untuk mengurai kemacetan itu. Kajian saya pikir sudah cukup dan sudah dilakukan beberapa tahun silam. Actionnya itu yang dibutuhkan saat ini,” ungkapnya. Pembangunan angkutan massal yang sudah terprogram harus bisa dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan seluruh pihak. Baik saat pembahasan anggaran maupun saat pelaksanaan. Selain membangun angkutan massal, upaya mengurai kemacetan dengan pelebaran jalan atau membangun jalan baru juga harus dilakukan. Karena tingginya kepadatan lalu lintas belum diimbangi pertumbuhan jalan di Jakarta yang saat ini rasio pertambahannya hanya 0,01 persen ...

Macet! Hingga hari ini belum mendapatkan solusi terbaik. Terbukti beberapa formula yang disodorkan Pemprov DKI untuk menanggulangi kemacetan masih tumpul dan terkesan disktiminatif. Wacana pembatasan produksi sepeda motor menuai kritik bukan hanya dari bikers, tapi kalangan anggota DPRD DKI Jakarta. Setelah sebelumnya salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardi menilai pembatasan produksi sepeda motor sangat tidak bijak, diskriminatif dan menjurus ke arah pelanggaran HAM. Mantan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin ikut bersuara. Menurutnya, diperkirakan, ada sekitar 11 juta lebih kendaraan yang berada di kawasan DKI Jakarta yang terdiri dari 8 juta motor, 3 juta mobil dan angkot sekitar 800 unit, tapi bukan hanya motor yang menjadi biang kemacetan. Pembatasan produksi sepeda motor bukan hanya akan menimbulkan polemik di masyarakat, tapi akan mempengaruhi pendapatan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, dibanding sektor lain, pemasukan terbesar yang didapat pemerintah berasal...

Menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini diperkirakan 60.433 jiwa, Pemprov DKI Jakarta segera mendirikan posko pengendali di 48 titik rawan di lima wilayah. PMKS tersebut terdiri dari pengemis, gelandangan, pengamen, WTS, waria, pengedar kotak amal dan lainnya. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Kian Kelana mengatakan, tahap pertama, pos akan didirikan di perempatan Coca-Cola, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut dipilih karena selama ini dikenal sebagai tempat mangkal PMKS dari tiga wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Setiap harinya, jumlah PMKS di tempat itu mencapai ratusan orang. “Kita targetkan akhir akhir bulan ini pos pengendalian PMKS jalanan sudah bisa berdiri di perempatan Coca-Cola. Selanjutnya disusul di wilayah lain hingga jumlahnya mencapai 48 titik,” katanya, kemarin. Menurut Kian, pos pengendalian PMKS jalanan ini akan diisi oleh petugas gabungan, yang terdiri dari petugas dari Dinas Sosial, Satpol PP...

Pemukiman kumuh di Jakarta harus diberantas, salah satunya dengan menggalakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Tapi, rusunawa sebaiknya dibangun di dekat pusat kota, atau dekat dengan akses transportasi. Karena selama ini beberapa rusunawa dibangun di pinggir kota, sehingga warga malas pindah, karena aktivitas warga kebanyakan di pusat kota Jakarta. Kecuali rusunawa untuk nelayan, misalnya, tentunya harus dibangun dekat pantai. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, setelah program 1.000 tower yang sempat dicetuskan beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada lagi pengembang yang mengajukan untuk pembangunan rusunawa. Meski begitu, Prijanto mengingatkan kepada para pengembang, agar dalam membangun rusunawa juga perlu diperhatikan agar dapat terintegrasi dengan lingkungan sekitar, artinya jangan sampai merugikan lingkungan di tempat rusunawa itu berdiri. "Beberapa rusunawa yang ada di Jakarta justru kosong, karena masyarakat yang belum mau menempatinya. ...