DPC PKS Pancoran - Jakarta Selatan

Lapangan Bina Warga Rawajati menjadi saksi ketangguhan kader – kader PKS dalam mengocek bola dan memasukannya ke gawang. Kegiatan futsal adalah salah satu kegiatan rutin bidang kepemudaan DPC PKS Pancoran. Kegiatann ini dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 10.00. Semua DPRa yang ada di kecamatan Pancoran terwakili oleh kadernya masing – masing. Tema yang digulirkan oleh bidang kepemudaan untuk kegiatan futsal kali ini adalah futsal sarana merekatkan ukhuwah kader. Memang selain bertujuan kebugaran secara fisik, kegiatan futsal ini juga untuk menguatkan ukhuwah antar kader PKS. Hal ini terlihat dari sikap para kader yang bermain fairplay dan sportif dalam mensikapi kemenangan dan kekalahan, baik yang menang atau kalah sama - sama bahagia.

Ungkapan Singapura sebagai negara pemberi suaka bagi para koruptor dari Indonesia pernah dilontarkan oleh mantan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999. Pascakrisis multidimensional yang melanda Indonesia pada 1997-1998, sejumlah konglomerat hitam eksodus ke Singapura saat itu. Habibie pun melontarkan kecaman keras kepada pemerintah Singapura sebagai negara penampung buronan kriminal ekonomi (koruptor) dari Indonesia. Singapura dianggap negara yang paling aman sebagai tempat persembunyian bagi orang menghadapi masalah hukum di Indonesia. Singapura seakan memberikan kekebalan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan koruptor di Indonesia. Koruptor yang melarikan diri ke Singapura, mereka dapat hidup dengan tenang dan jauh dari jangkauan aparat hukum Indonesia, bahkan dapat melakukan pertemuan dengan petugas kepolisian maupun pejabat hukum lainnya yang sengaja datang kesana untuk berunding. Sebagian besar pengembat uang rakyat Indonesia hidup nyaman di Singapura menikmati ...

Koruptor dan Teroris adalah dua penjahat kelas kakap. Penjahat yang tidak hanya menjadi musuh negara, tetapi menjadi musuh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Mantan Ketua MPR RI periode 2004-2009, Hidayat Nur Wahid pernah menilai bahwa koruptor lebih destruktif jika dibandingkan aksi para teroris. "Korupsi adalah teroris sejati. Hal ini saya sampaikan agar rekan-rekan polisi kita sama semangatnya ketika mereka menangkap para teroris bom maupun saat mereka menangkapi para koruptor," tutur Hidayat. Demikian juga yang diungkapkan oleh Ketua MPR, Taufik Kiemas bahwa, ”Jika masih ada pihak yang mengganggu pelaksanaan pembangunan, seperti koruptor termasuk teroris, maka mereka bisa kita sebut pengkhianat Pahlawan bangsa,” tegas suami Megawati ini. Adhie Masardi, mantan juru bicara Presiden Gus Dur juga mengatakan bahwa, ”Bagaimanapun dampak rusaknya negara akibat teroris tidak sebesar yang dilakukan oleh para koruptor. Rakyat lebih merasakan penderitaan akibat dampak korupsi d...

Salah satu indikator kinerja anggota legislatif PKS DPRD DKI Jakarta adalah optimalisasi masa reses, penjabarannya adalah dengan membuat komunikasi yang terpelihara dan semakin kuat dengan masyarakat dan juga tokoh masyarakat. Selain itu juga harus mampu menjadikan PKS sebagai saluran utama aspirasi dan pengaduan masyarakat terhadap berbagai masalah yang dihadapi terkait kebijakan pembangunan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Dra. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si yang pada hari Jum’at, 9 April 2010 yang lalu mengadakan dialog dan temu masyarakat bersama masyarakat Duren Tiga, acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 150 orang. Kemudian dilanjutkan pada hari Rabu, 14 April 2010 dengan format acara yang sama bertemu dan berdialog dengan masyarakat Pengadegan dan Cikoko. Lebih dari 110 warga masyarakat Pengadegan dan Cikoko berdesakan menghadiri acara tersebut. Ibu Dra. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si adalah anggota legislatif dari komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi masalah ...

Tarif dasar listrik (TDL) akan dinaikkan oleh pemerintah SBY sebesar 15 persen. Pemberlakuan tarif baru listrik tersebut bakal dilakukan Juli 2010 mendatang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, "TDL naik sebesar 15 persen per Juli 2010". Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, kenaikan TDL itu merupakan rata - rata secara keseluruhan dari semua golongan. Menurut Pemerintah bahwa TDL sudah lama tidak dinaikkan, terakhir kali TDL naik tujuh tahun silam. Namun Advokasi Konsumen Listrik (Advoklis) Indonesia menyatakan tidak benar bila Pemerintah tidak pernah menaikkan TDL sejak tahun 2004. Fakta menunjukkan sudah berulang kali tarif listrik naik untuk pelanggan tertentu dengan menggunakan beragam istilah yang intinya adalah adanya penambahan beban konsumen listrik. Ada yang namanya Prima, Dayamax, BP Solusi, Penerapan Tarif Multiguna untuk penggunaan yang bukan pemakaian sementara (seharusnya tarif multiguna...

Isu Wahabi hampir selalu muncul menjelang pemilu maupun pilkada, dan seringnya tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS. Sementara dahulu yang dianggap Wahabi itu adalah organisasi seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Apakah organisasi - organisasi Islam tersebut benar - benar disebut Wahabi, padahal organisasi Islam tersebut telah lama memberikan kontribusi yang nyata untuk negeri ini. Di kalangan masyarakat memang sering timbul persepsi yang salah, bukan hanya itu saja, PKS juga sering dikaitkan dengan Islam Jamaah, Ahmadiyah dan juga anti tahlil dan yasinan. Memang sangat ironis, di saat negara sedang bergelut dengan banyak persoalan pemilu ataupun pilkada yang ada, ternyata ada juga pihak yang tega memanfaatkannya dengan sibuk mewahabi-kan orang lain. Gerakan Wahabi sendiri adalah gerakan yang berkembang di Timur Tengah, gerakan ini salah satu ciri khasnya adalah membid'ah-kan dan mengharamkan partai politik. Abdul Wahhab adalah pendiri kelompok Wahabi yang hi...

Di Indonesia ini selalu ada kecenderungan pejabat publik dihuni oleh para pejabat partai politik. Salah satunya contohnya adalah Kabinet Indonesia Bersatu II 2009 - 2014 yang mana sebanyak 61 % dissi oleh kangan politikus. Masuknya pimpinan partai politik dalam kabinet untuk melakukan ”poligami politik”, membuat terjadinya tumpang tindih kekuasaan antara tugas negara dan tugas partai. Berikut ini adalah para menteri yang berasal dari partai politik tetapi belum meninggalkan jabatan di partainya, di antaranya adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN), Menko Kesra Agung Laksono (Wakil Ketua Umum Golkar), Menkum HAM Patrialis Akbar (Ketua DPP PAN), Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh (Ketua DPP Partai Demokrat), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Sekjen DPP PAN), Menteri Kelautan/Perikanan Fadel Muhammad (Ketua DPP Golkar), Menakertrans Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), Menbudpar Jero Wacik (Ketua DPP Demokrat), MenegPAN & R...