Triwisaksana : Perlu dibangun Pusat Distribusi Bahan Pangan di luar Jakarta


DKI Jakarta membutuhkan segera pusat distribusi bahan pangan (food estate) di kawasan penyangga seperti Jawa Barat, untuk menjamin keberlangsungan pasokan bahan pangan ke Ibu Kota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengemukakan lokasi distribusi bahan pangan di Ibu Kota sekarang ini sudah tidak mampu lagi menampung pasokan berbagai bahan pangan yang masuk Jakarta, seperti Pasar Cipinang dan Pasar Kramat Jati.

“Kondisi Cipinang dan Kramat Jati sudah overloaded sehingga perlu dibangun pusat distribusi bahan pangan di kawasan lainnya di luar Jakarta,” katanya seusai rapat koordinasi penataan ruang di Pemprov Jabar, hari ini.

Dia mengatakan beberapa kawasan di perbatasan layak menjadi calon kawasan pusat distribusi bahan pangan a.l. Bogor, Depok, dan Bekasi. Menurut dia, lahan di DKI Jakarta sudah tidak memungkinkan menjadi pusat distribusi bahan pangan.

Dia mengatakan pendirian sentra itu harus pula didukung sarana infrastruktur memadai supaya distribusi bahan pangan lancar masuk Jakarta. “Pendiriannya misalnya harus berdekatan dengan jalur tol,” katanya.

Dia menambahkan DKI Jakarta siap mewujudan pusat distribusi ini bersama-sama Pemprov Jabar jika provinsi ini memang berniat menggarap peluang tersebut. Menurut dia, DKI Jakarta tentu akan berperan penuh dalam realisasi kawasan tersebut, seperti menyokong kebutuhan dana pembangunan.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko mengajak Pemprov Jabar merealisasikan pusat distribusi bahan pangan untuk menjamin kelancaran kebutuhan masyarakat Jakarta. “Jabar mungkin bisa seperti Shen Zhen yang menjadi pemasok kebutuhan pangan Hong Kong,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda mengatakan sudah menyiapkan pusat distribusi bahan pangan dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar. Salah satunya memasok kebutuhan bahan pangan DKI Jakarta.

Menurut dia, titik lokasi yang dianggap tepat sebagai pusat distribusi pangan itu sudah ditentukan di sekitar Bekasi. “Kami tinggal menunggu keseriusan DKI, sebab bagaimanapun rencana ini perlu komitmen dari Pemprov DKI,” katanya.

Dia mengatakan kedua daerah harus memiliki kesepakatan tertulis yang menyatakan DKI Jakarta akan benar-benar menyerap produk bahan pangan asal Jabar di pusat distribusi itu.

Menurut dia, jangan sampai DKI Jakarta malah bekerja sama dengan provinsi lain seperti Jatim yang memasok langsung bahan pangan dengan cara mendistribusikannya melalui sarana kereta api.

“Jadi segala sesuatunya harus jelas dan ada komitmen dari kedua belah pihak,” tuturnya. Dia mengatakan rancang bangun pusat distribusi bahan pangan di Bekasi itu sudah disiapkan cukup detil seperti adanya lokasi pengemasan bahan pangan.

Sumber: bisnis.com, Kamis 17 Februari 2011