M Sohibul Iman (Nominator Polling INILAH.COM) : Bermimpi Tegaknya Moralitas Bernegara
Nama Muhamad Sohibul Iman di panggung politik nasional baru tampak saat Pemilu 2009 lalu. Namun, saat penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lalu, namanya sempat mencuat menjadi salah satu kandidat menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Siapa sebenarnya sosok Muhamad Sohibul Iman?
Sosok Muhamad Sohibul Iman agak berbeda dengan politisi parlemen lainnya. Penampilannya kalem, cool dan tampak low profile. Ini bisa dimaklumi mengingat latar belakang Iman, demikian sering disapa, merupakan dari kalangan akademisi.
Pria kelahiran 5 Oktober 1965 ini pernah tercatat sebagai Rektor Universitas Paramadina 2005-2007. Setelah dari Universitas Paramadina, Iman juga tercatat sebagai dosen di Universitas Borobudur dan Universitas Pelita Harapan (2007-2008).
Sebelum terjun di dunia kampus, Iman tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT). Pada 1998 dirinya terlibat aktif di Partai Keadilan (PK). Namun mundur dari partai sejak munculnya aturan larangan birokrat aktif di partai politik.
Iman mulai bergabung lagi di PKS sejak 2008 lalu, setelah dirinya mundur dari PNS sejak 2005. "Ingin memiliki cita-cita untuk memperbaiki negeri ini," ujar Iman saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPR Jakarta ketika ditanya apa motivasi dirinya masuk ke politik praktis.
Sedikitnya terdapat tiga alasan dirinya menjadi anggota DPR. Iman menyebutkan keinginannya menegakkan moralitas negara. Dia menilai saat ini standar moral dalam bernegara telah diabaikan. "Lebih menonjol kepentingan elitnya," cetusnya.
Selain itu, alasan dirinya masuk partai politik bertujuan untuk berkontribusi dalam kemandirian ekonomi. Iman juga berkeinginan agar bangsa Indonesia memiliki budaya maju seperti etos, dispilin dan menghargai waktu. "Tiga hal itulah yang mendorong saya untuk masuk ranah politik," ujarnya.
Dunia politik sejatinya bukanlah hal yang asing bagi Iman. Karena sejak kecil dirinya telah aktif di organisasi. Mulai di Pramuka, OSIS, Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM).
Selain aktif di organisasi, Iman juga tercatat sebagai Ketua Yayasan Inovasi Teknologi (2007-sekarang), Pembina Yayasan Pendidikan Nurul Fikri (2005-sekarang), Penasehat Program Pembinaan SDM Strategis Nurul Fikri (2005), Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Industri (2005-2010) serta Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Technologi Indonesia/MITI (2004-sekarang)
Peraih doktor di Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JIST) Ishikawa Jepang ini, menyebutkan selama setahun lebih berada di DPR, dirinya mengetahui pengelolaan negara tidak dikelola dengan baik. "Saya mendapat pembenaran bahwa pengelolaan negara belum baik," cetus pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat ini.
Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini menyebutkan selama menjadi pimpinan Komisi XI, banyak hal kecil telah dilakukan. Seperti soal kehadiran di sidang-sidang komisi. Selain itu, Iman menyebutkan pihaknya juga mendorong mitra kerjanya khususnya kalangan perbankan untuk mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) .
"Yang paling monumental saya rasa kami mendorong penghapusan double tax di Perbankan Syariah. Insya Allah ini akan berdampak positif ke masyarakat," tambahnya.
Sejak Juli 2010 lalu, Iman dipindahtugaskan ke komisi bidang energi (VII). Menurut Iman, di bidang ini, dirinya lebih berkecimpung pada urusan rill yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam kasus ledakan tabung gas tiga kilogram beberapa waktu lalu, Iman melakukan advokasi langsung dengan para korban. "Saya tidak segan-segan kepada siapapun yang tahu ledakan silakan lapor, saya teruskan ke Pertamina," ujarnya.
Terkait rencana pembatasan penggunaan BBM, secara konsepsi baik pemerintah dan DPR memiliki kesamaan pandangan. Namun menurut Iman, hingga saat ini pemerintah belum membuat skema terkait pembatasan premium.
Ia menyebutkan, pemerintah belum membuat skema jika ada pembatasan BBM, bagaimana dampak terhadap inflasi, termasuk persaingan di bisnis BBM antara Pertamina dengan perusahaan Migas asing yang menjamur di Indonesia.
"Ini semua harus ada skema agar tidak merugikan Pertamina," kata dia. Hal lain yang penting di Komisi VII, Iman menyebutkan revisi UU Migas menjadi prioritas untuk memperbaiki politik energi di Indonesia.
Terkait kiprah di DPR, dirinya memiliki angan-angan siapapun yang menjadi pemangku otoritas publik agar bekerja penuh tanggungjawab. "Pejabat negara itu juga manusia yang memiliki interest. Jika interest bertemu dengan kekuasaan, ini rawan penyelewengan," ujarnya.
Menurut dia, moralitas bernegara di Indonesia belum sepenuhnya tegak. Ia membandingkan perilaku pejabat negara di Jepang dengan Indonesia. Menurut dia, di Jepang ada pejabat yang korupsi Rp300 juta langsung jauh dari kekuasaannya. Adapun di Indonesia, sambung Iman, korupsi miliaran rupiah masih bisa menduduki jabatan publik.
"Moralitas bernegara masih tegak di Jepang," kata pengagum M Natsir ini. Moralitas tampaknya memang menjadi perhatian serius anggota BAKN DPR RI ini. Hal ini pula tercermin dari motto hidup yang ia pegang. "Bersih diri, bersih materi, bersih generasi," cetusnya.
Ia menjelaskan, dirinya menginginkan hidupnya bersih dari segala hal, materi yang ia dapat juga bersih, serta anak-anak baik secara biologis maupun yang belajar dari dirinya juga bersih.
sumber : www.inilah.com