DPC PKS Pancoran - Jakarta Selatan

DKI Jakarta membutuhkan segera pusat distribusi bahan pangan (food estate) di kawasan penyangga seperti Jawa Barat, untuk menjamin keberlangsungan pasokan bahan pangan ke Ibu Kota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengemukakan lokasi distribusi bahan pangan di Ibu Kota sekarang ini sudah tidak mampu lagi menampung pasokan berbagai bahan pangan yang masuk Jakarta, seperti Pasar Cipinang dan Pasar Kramat Jati. “Kondisi Cipinang dan Kramat Jati sudah overloaded sehingga perlu dibangun pusat distribusi bahan pangan di kawasan lainnya di luar Jakarta,” katanya seusai rapat koordinasi penataan ruang di Pemprov Jabar, hari ini. Dia mengatakan beberapa kawasan di perbatasan layak menjadi calon kawasan pusat distribusi bahan pangan a.l. Bogor, Depok, dan Bekasi. Menurut dia, lahan di DKI Jakarta sudah tidak memungkinkan menjadi pusat distribusi bahan pangan. Dia mengatakan pendirian sentra itu harus pula didukung sarana infrastruktur memadai supaya distribusi bahan pangan lancar masuk

Dewan Kelurahan (Dekel) yang ada di tiap kelurahan di DKI, digantikan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Pergantian itu terjadi setelah DPRD Peraturan Daerah DKI mengesahkan (Perda) LMK, Rabu (6/10). Fungsi LMK antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lurah. KETUA Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Triwisaksana menyatakan LMK akan memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi warga masyarakat. "LMK adalah mitra kelurahan untuk menampung aspirasi masyarakat dan anggota LMK dipilih dengan pola pemilihan demokratis," katanya di gedung DPRD DKI, Kamis (7/10). Fungsi LMK, selain menampung dan menyalurkan aspirasi, adalah menjadi penerus informasi kebijakan pemerintah kepada warga masyarakat, menggali potensi di wilayah untuk mengerahkan dan mendorong peran serta masyarakat, dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan serta membuat rencana kerja tahunan. Menurut Triwisaksana, setelah Perda tentang LMK, Gubernur DKI harus membuat P

Jabatan untuk Gubernur DKI Jakarta memang menjadi magnet yang mengiurkan bagi para tokoh nasional. Saat Pilkada DKI Jakarta 2007 lalu saja muncul sederet nama top yang ikut meramaikan bursa calon gubernur seperti Agum Gumelar, Sarwono Kusumaatmadja, Faisal Basri dan Bibit Waluyo. Sayangnya mereka tidak bisa ikut duel lantaran 19 parpol diborong oleh Fauzi Bowo semuanya. Menurut pengamat politik UI Iberamsjah, wajar jika Jakarta menjadi tempat rebutan para tokoh nasional. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi barometer nasional, “nilai jualnya” sangat tinggi. Kalaupun ada calon baik dari parpol maupun independen yang tidak tidak menang, maka paling tidak popularitas mereka sudah bisa dipastikan akan naik. Pilkada DKI Jakarta 2012 yang akan memilih gubenur dan wakil gubernur, bagi para partai politik juga dijadikan ajang pemanasan atau” warming up” bagi pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden tahun 2014. Partai Demokrat Hasil Musyawarah Daerah (Musda) II DPD Partai Demokrat Ja

Raperda Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar masuk dalam agenda pembahasan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI. Atau dengan kata lain DPRD siap bahar rancangan peraturan daerah (Raperdanya). Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk kebijakan tersebut diterbitkan. “Meskipun Peraturan Pemerintahnya belum keluar, tapi kita kan harus antisipasi dengan membuat raperda. Jadi sementara kami telah memasukannya ke agenda legislatif untuk pembahasannya,” ujar Ketua Balegda DKI, Triwisaksana, Minggu (20/2). Menurut Triwisaksana yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, perumusan perda ini tidak terlalu rumit. Sehingga ditargetkan bisa rampung dalam 1,5 bulan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, percepatan pemberlakuan ERP semakin mendesak untuk dilakukan karena pertumbuhan kendaraan di Jakarta semakin merajalela. Mengingat derasnya laju pertumbahan kendaraan yang mencapai 8 persen pertahun. Sementara

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 24-26 Februari 2011 di Yogyakarta, diyakini sebagai momentum krusial bagi pembenahan sistem dan kinerja programatik. Mengingat fungsinya sebagai ajang konsolidasi dan koordinasi seluruh DPW dan DPD PKS se-Indonesia, roadmap dan program kerja lima tahun mendatang juga sedang disusun formatnya. Selain itu, akan dibahas kebijakan politik menyongsong Pemilu dan Pilpres 2014. Domain programatik momentum ini mengingatkan kita pada pilihan politik PKS sebagai partai politik (parpol) terbuka, sebuah ikhtiar pribumisasi politik yang diyakini menjadi strategi jitu mengembangkan basis suara. Namun sebaliknya, juga mengidap dilema konfliktual di internal mereka. Butuh keseimbangan Sejak Mukernas di Bali pada 2008 lalu, PKS telah mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka. Pilihan politik ini lantas dinyatakan dalam berbagai momentum politik dan beragam agenda programatiknya. Tampaknya PKS memang hendak menggeser citra parpo

Republika, Rabu, 23 Februari 2011 pukul 12:02:00 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai Islam yang cukup memberi dinamika dalam panggung sosial-politik bangsa. Saat ini mereka sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Yogyakarta. Berikut petikan wawancara Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dengan wartawan Republika Palupi Annisa Auliani, terkait dengan kegiatan mukernas maupun sikap dan pandangan PKS. Apa yang juga akan diangkat di Mukernas PKS di Yogyakarta? Pokok bahasannya ada dua. Koordinasi nasional dengan agenda program baru yang sudah dicanangkan dan akan disahkan. Kemudian masalah AD/ART, penyelarasan sesuai UU Parpol yang baru, lalu memastikan seluruh kota dan kabupaten telah mempersiapkan diri dengan pola manajemen dan struktur baru untuk mencapai apa yang sudah diputuskan di munas. Mata rantainya itu kemarin munas. Kami menyepakati pokok pikiran dan prinsip-pinsip yang perlu disosialisasi setelah selesai munas. Kami merancang, mendesain or

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, atau yang akrab dipanggil Sani, mengungkapkan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pepesan kosong harus disikapi dengan cekatan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mengevaluasi aturan-aturan yang justru menghambat pembangunan Ibu Kota. "Pemprov harus lebih cekatan dan transparan terkait proyek-proyek pembangunan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat," ungkap Sani, Selasa (22/2/2011), dalam pernyataan persnya kepada para wartawan. Sani melanjutkan, pernyataan Presiden Yudhoyono juga harus dijadikan bahan evaluasi; baik oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta maupun pejabat di pemerintah pusat. Khusus untuk pemerintah pusat, Sani mengatakan, para pembantu Presiden harus mengevaluasi regulasi yang menghambat pembangunan infrastruktur di DKI. "Banyak pembangunan infrastruktur DKI justru terhambat karena regulasi pemerintah pusat," kata Sani. Sementara itu Kepala Bid

Meskipun posisi fraksi PKS Jakarta bukan pemilik kursi terbesar, namun Alhmadulillah fraksi PKS dapat ikut terus memimpin, mengarahkan, mengendalikan, serta memberikan pengaruh nya terhadap proses penyususnan kebijakan publik dan seluruh aktivitas kedewanan untuk lebih berpihak pada ummat dan masyarakat dalam kerangka amar makruf nahi munkar. Fraksi PKS Jakarta terus berusaha menggunakan seluruh potensi, daya dukung dan kekuatan yang dimilikinya untuk melahirkan ide, gagasan, dan solusi optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimilikinya. Fraksi PKS akan berusaha secar optimal untuk mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan publik di DKI Jakarta agar berpihak pada kepentingan masyarakat. bentuk keberpihakan ini diwujudkan dalam penyediaan sumber daya dasar bagi masyarakat berupa kebijakan : - Partisipasi pendidikan seluas-luasnya dan berkualitas - Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan profesional - Penyediaan jaminaan sosial yang memadai bag

Dikotomi antara tradisi dan modernitas adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan lagi saat ini. Banyak pihak tidak sependapat bila nilai yang dikemukakan dalam tradisi harus berubah atau diubah dalam rangka apa yang disebut modern. Nilai – nilai tersebut ada yang sudah langgeng dan tetap, malah ada yang abadi atau harus abadi, disamping ada yang berubah. Dalam rangka modernisasi terutama yang bersifat teknis, seperti soal orientasi waktu, sikap statis, orientasi pada nasib, orientasi pada kekuasaan, sangatlah perlu berubah. Apabila ada kekurangan dan ketertinggalan maka haruslah dikejar, dan ini tergantung pada prestasi. Namun nilai dasar yang berhubungan dengan kedudukan manusia, apalagi dalam hubungannya dengan Penciptanya, haruslah tetap abadi. Termasuk di dalamnya keadilan, persamaan, dan persaudaraan. Dengan pengamatan yang jeli terhadap perjalanan hidup manusia dan bangsa, dapat disimpulkan bahwa masa yang paling rawan dalam kehidupan manusia adalah ketika berlangsungnya ma

KETUA Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Triwisaksana, mendesak Pemprov DKI untuk megakomodasi aspirasi pengguna sepeda motor untuk dibuatkan jalur khusus. Hal itu mendesak dilakukan sebelum adanya angkutan massal memadai. Pasalnya, saat ini kemacetan Jakarta yang terus meningkat memicu masyarakat memilih sarana transportasi alternatif termasuk salah satunya sepeda motor. “Pemprov jangan menutup mata jika masyarakat beramai-ramai memilih sepeda motor untuk berlalu lintas. Ini konsekuensi lantaran angkutan massal belum memadai. Jadi mau-mau tidak mau sepeda motor harus diakomodasi untuk kelancaran lalu lintas,” ujar pria yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI itu seperti dikutip Indopos (JPNN Group), Senin (21/2). Menurut Sani, panggilan Triwisaksana, kemacetan yang terjadi di Jakarta semakin hari bertambah parah seiring dengan terus melonjaknya pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Data Polda Metro Jaya 2010 menyebut jumlah kendaraan bermotor di Jakarta telah mencapai 6

Inilah Ikhwan al-muslimiin, sebuah jama’ah da’wah yang lahir dari rahim kegelisahan. Kegelisahan atas kondisi umat yang dulu pernah besar dan terhormat namun kini kecil lagi terhinakan. Kegelisahan atas terbengkalainya warisan suci seorang Rasul mulia bernama Muhammad SAW. Kegelisahan atas terserabutnya ruh iman dari hati kaum muslimin hingga mengkerdilkan Diin yang begitu tinggi. Kegelisahan atas terhempasnya peradaban mulia nan megah oleh kekuasaan peradaban materialis yang menipu dan menyesatkan. Kegelisahan yang begitu sangat di hati sang Imam hingga ia bertanya: ”Apa lagi yang tersisa?”. Inilah ikhwan al-muslimiin. Sebuah jama’ah da’wah yang dibesarkan dengan semangat perlawanan dan berbalut keyakinan. Perlawanan terhadap gelombang materialisme yang telah memerosotkan moral ummat Islam dan menjauhkan mereka dari Tuhan, Rasul dan agamaNya. Perlawanan atas penjajahan yang membelenggu ummat Islam di negerinya sendiri dan menghalangi mereka dari hidayah Qur’an. Perlawanan dengan sebua

DPRD DKI berencana membentuk Panitia Khusus soal minimarket di Jakarta. Kinerja Pansus akan digulirkan jika dalam data yang diberikan DKI nanti kepada DPRD nanti benar memuat keberadaan minimarket yang terbukti melanggar perizinannya. “Kami minta DKI memetakan minimarket dan pasar tradisional yang illegal dan resmi,” kata Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, Kamis (17/2). Data yang perlu dipetakan terutama soal perizinan dari minimarket tersebut. Jika tak berizin, apa alasannya minimarket itu tetap berdiri dan berdekatan dengan pasar tradisional. Triwisaksana menyatakan, keputusan membuat pansus dibuat setelah hasil pemanggilan Komisi B terhadap lima Walikota dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI. “Kami beri DKI tenggat waktu hingga akhir Februari ini,” katanya. Kepala Biro Perekonomian, Ratna Ningsih, secara terpisah, mengatakan kalau per 2010 lalu pihaknya mendata ada 1200 minimarket di sekujur Jakarta. Jumlah itu dipastikannya yang legal. “Tetapi minimarket yang kecil dan ile

Jagat politik kerap kali identik dengan perselingkuhan seks dan aksesoris glamoria wanita. Kemolekan tubuh wanita kerap pula dipergunakan kaum oportunis untuk menyuguhi para politisi. Inilah yang kemudian di kalangan pejabat, populer disebut sebagai first services. Tanpa ada suguhan wanita, dunia politik menjadi semacam kering dan tanpa warna. Bukan hal baru, perempuan –perempuan kembali menjadi ’’mangsa’’ para politisi di negeri ini. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa skandal seks wakil rakyat yang terungkap di media baru hanya bagian kecil dari apa yang sesungguhnya terjadi. Sebab, ‘pengawasannya’ pun lebih sering dilakukan oleh media daripada control internal partai politik atau DPR sendiri. Internal partai seolah tidak peduli akan kebersihan anggota-anggotanya. Fenomena gunung es ini hanya persoalan ketahuan dan ketidaktahuan atau terpublikasi dan tidak terpublikasi. Tak banyak yang tahu, apa saja yang terjadi di ruang-ruang anggota DPR di Senayan dan bagaimana perilaku mereka mem

DKI kembali perjuangkan nasib Taman Ria Senayan setelah kalah oleh PT Ario Bimo Laguna di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 18 Januari lalu. Pengajuan banding sudah dilakukan DKI pada Senin pekan lalu (31/1) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) melalui Biro Hukum. Atas langkah ini, DKI tidak kembali optimis untuk menang. “Untuk kasus pembentukan SK Kepala Dinas P2B NO. 84/2010 kita telah melakukan banding. Dan dalam banding tersebut kita yakin menang. Hal ini didasari karena pembekukan objek adalah kewenangan kita,” kata Kepala Sub Bagian Sengeta Hukum, Biro Hukum DKI, I Made Suarjaya, Kamis (10/2). Made membeberkan bahwa Taman Ria Senayan hanya memiliki Izin Pendahuluan (IP) mendirikan bangunan. Karena belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DKI maka Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) memiliki kewenangan untuk membekukan izin tersebut. “Kami mengajukan banding melalui pengacara dari Biro Hukum,” ujar Made. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana berharap Tam

Partai Keadilan Sejahtera akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2011 selama 7 hari dari tanggal 20-27 Februari di Hotel Sheraton Yogyakarta. Mukernas ini akan dihadiri segenap jajaran DPP, DPW, dan DPD PKS se-Indonesia. Kurang lebih ada 2.500 orang yang akan hadir. Itu belum termasuk pengembira. Demikian yang disampaikan oleh OC Mukernas, yang sekaligus ketua DPW PKS DIY Sukamta Ph.D. Dalam pembukaan Mukernas pada Kamis (24/2/2011) nanti, diharapkan Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur D.I. Yogyakarta hadir untuk membuka secara resmi salah satu hajatan terbesar PKS tersebut. Sultan Yogyakarta akan disambut dengan tari Lawung Ageng, tarian selamat datang keraton ciptaan Sultan Hamengkubuwono I, lanjut Sukamta. Mukernas PKS 2011 akan menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi seluruh DPW dan DPD PKS se-Indonesia. PKS akan menyusun roadmap dan program kerja 5 tahun mendatang. Mukernas juga akan membahas kebijakan partai menyongsong pilpres 2014. Sangat mungkin PKS ak

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raperda RTRW yang dipimpin Ketua Balegda Triwisaksana, digelar guna menghimpun masukan dari masyarakat pada Selasa (8/2) siang di Ruang Panitia II DPRD DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Bappeda DKI, Sarwo Handayani, yang menyampaikan sendiri paparan raperda tersebut. Berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan LSM dan akademisi yang hadir memberi banyak masukan atas Raperda tata ruang DKI Jakarta 2010-2030 tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Triwisaksana menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan. Balegda sendiri tetap terbuka dengan masukan demi sempurnanya Raperda tersebut. “Dua pekan mendatang, Balegda akan memulai pembahasan secara substantif pasar per pasal atas Raperda ini”, ujar Triwisaksana, dalam siaran pers yang diterima CyberNews, Selasa (8/2). Sepanjang berjalannya RDPUI ini, tercatat beberapa perwakilan LSM menyampaikan pendapat. Diantaranya, Indo­nesian Center for Environmental Law (ICEL), Walhi J

Di jajaran petinggi PKS, Mahfudz masuk di lingkaran elit. Seusai Musyawarah Nasional (Munas) II PKS Juni 2010 lalu, Mahfudz didapuk sebagai Wakil Sekjen Bidang Media DPP PKS. Di samping itu ia juga diberi mandat sebagai Ketua Komisi Bidang Luar Negeri dan Pertahanan (I) di DPR RI menggantikan Kemal Aziz Stamboel. Karir Mahfudz Siddiq di PKS dimulai sejak partai yang berembrio dari Gerakan Tarbiyah di Indonesia ini berdiri dengan nama Partai Keadilan. Ia dikenal sebagai aktivis kampus di Universitas Indonesia (UI) serta di kelompok kajian Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer (1995-1998). "Lembaga ini pernah melakukan kajian tentang usulan pembentukan partai politik baru yang berasas Islam modern. Idenya ketemu dengan Gerakan Tarbiyah maka berdirilah Partai Keadilan," katanya kepada INILAH.COM di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Komisi Luar Negeri DPR belum lama ini. Anggota DPR dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu ini mengaku dengan terjun ke politik praktis

Pasar. Apa yang menarik dari sebuah tempat yang penuh dengan manusia berbagai rupa, saling berteriak dan berdesakan. Apa yang menarik dari sebuah tempat yang memberi panggung luas kepada sifat rakus manusia untuk menari sambil menyanyikan lagu eksploitasi. Apa yang menarik dari sebuah tempat berkumpulnya pencari rente, tukang peras, tukang pukul dan jagoan kampung. Apa yang menarik... Eits, tunggu dulu kawan. Kau terlalu berburuk sangka. Pada dasarnya, sungguh pasar memiliki peran yang sangat mulia. Banyak orang pintar dari seluruh penjuru angin telah menuliskan berhalaman-halaman teori tentang kemuliaan pasar. Coba saja kau bayangkan jika tidak ada pasar, maka tidak akan ada perdagangan. Dan jika tidak ada perdagangan maka bagaimana pula kita akan memenuhi kebutuhan kita. Yang punya uang tidak bisa menggunakan uangnya, sedang yang tidak punya pun tidak berpeluang untuk mendapatkannya. Singkatnya kawan, para pakar telah memuja pasar karena perannya yang mulia dalam mendistribusikan kek

Pasar kaget Rawajati mulai muncul sekitar tahun 70-an, yang dimulai dari tempat mangkal seorang pedagang sayur keliling. Saat ini telah berkembang menjadi lebih 120 pedagang dengan menempati lahan pinggir jalan seluas 750m2. Seiring waktu dengan bertambahnya tuntutan (demand) terhadap pemenuhan kebutuhan hidup atas meningkatnya jumlah penduduk, maka Pasar Kaget juga mengalami perkembangan secara perlahan. Sejak awal, lokasi pasar kaget Rawajati memang tidak layak untuk digunakan sebagai pasar. Namun meski dengan keterbatasan tersebut, pedagang lama tetap bertahan dan pedagang baru tetap bermunculan. Nampaknya terdapat faktor penarik, baik bagi pedagang maupun konsumen yang menjadikan lokasi pasar kaget Rawajati menjadi tempat favorit untuk melakukan aktivitas perdagangan. Permasalahan yang muncul adalah karena adanya demand yang selalu meningkat maka akan menurunkan kualitas lingkungan karena tidak ada peningkatan sarana dan prasarana lingkungan. Masyarakat memang ada yang setuju dan j

Kelanjutan nasib Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Ciangir akan di bahas pada rapat lanjutan sore ini (2/9) oleh Dewan bersama Pemprov di Jakarta. DKI mengusulkan dengan GALFAD (gasification, landfill, an-aerobic digestion) yang ramah lingkungan, sebagai solusi untuk pengelolaan sampah di TPST Ciangir. MoU antara Pemda DKI dan Tangerang berakhir 28 Agustus 2010, namun pemda Tangerang belum selesai melakukan kajian hukum dan memilih teknologi yang akan dipakai. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan usulan untuk membentuk pansus sudah tepat, mengingat masalah sampah adalah lintas komisi. Komisi A dengan kerja sama antar daerah, dan komisi D mengenai pembangunan, “ Hal ini perlu dipertegas, karena terkait dengan masyarakat Jakarta, maka pansus diperlukan agar masyarakat cepat merasakan dampak positifnya dan tidak ditunda-tunda,” ujar Triwisaksana selaku pimpinan rapat. Menurut Triwisaksana, melalui pansus dapat ditelaah masalah-masalah yang sebenarnya terjadi, dan d

Isu wahabi hampir akan selalu muncul menjelang pilkada, dan seringnya tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS. Sementara dahulu yang dianggap wahabi itu adalah organisasi seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Padahal organisasi - organisasi Islam tersebut telah lama memberikan kontribusi yang nyata untuk negeri ini. Di kalangan masyarakat memang sering timbul persepsi yang salah, PKS sering dikaitkan dengan Islam Jamaah dan juga anti tahlil dan anti yasinan. Memang sangat ironis, di saat negara sedang bergelut dengan banyak persoalan pilkada yang ada, ternyata ada juga pihak yang tega memanfaatkannya dengan sibuk mewahabi-kan orang lain. Gerakan Wahabi sendiri adalah gerakan yang berkembang di Timur Tengah, gerakan ini salah satu ciri khasnya adalah membid'ah-kan dan mengharamkan partai politik. Pendiri gerakan ini adalah Abdul Wahhab, dia dan pengikutnya lebih senang menamakan kelompoknya dengan al-Muwahhidun (pendukung tauhid). Namun orang-orang Eropa dan lawan-lawan poli

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 mengakomodasi jalur sepeda dan pedestrian yang selama ini nyaris tidak ada. Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pembahasan Raperda RTRW 2030 ditargetkan selesai bulan depan.Menurut dia, keberadaan Raperda RTRW sangat penting karena menjadi pedoman pengembangan Jakarta selama 20 tahun ke depan. Pihaknya sudah memasukkan Raperda RTRW menjadi salah satu agenda legeslasi daerah (alegda) DKI Jakarta 2011. Salah satu materi penting dalam Raperda RTRW ini adalah pengaturan mengenai jalur sepeda dan pedestrian. Triwisaksana mengungkapkan, dua fasilitas tersebut harus tersedia, termasuk aspek keamanan maupun kenyamanan. “Jalan-jalan protokol di Jakarta nantinya akan disesuaikan dengan ruang untuk para pejalan kaki dan jalur sepeda.Pengaturannya akan masuk pada Raperda RTRW,” kata Triwisaksana di Jakarta kemarin. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, pihaknya ha