Menakar Visi Kesejahteraan Kepemimpinan Jakarta

Pembangunan Jakarta ke depan seharusnya berusaha mewujudkan lahirnya kota kesejahteraan yang berkelanjutan (welfare and sustainable city).

Dalam konsep ini, Jakarta adalah kota yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warganya serta kebijakan yang diarahkan untuk kesejahteraan penduduknya secara berkelanjutan.

Seluruh penduduk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah secara penuh. Kelompok miskin dan pengangguran mendapatkan pelatihan untuk disiapkan menjadi tenaga kerja terampil dan tunjangan kehidupan yang layak serta didorong untuk mendiri melalui pengembangan kewirausahaan.

Ketika Negara kesejahteraan (welfare state) tidak dapat diwujudkan di Indonesia karena keterbatasan anggaran dan besarnya beban pemerintah, maka mewujudkannya dalam skala yang lebih kecil menjadi pilihan yang realistis.

Maka Jakarta dengan kemampuan fiskal yang jauh lebih baik dibanding daerah lain dan rentang kendali yang relatif kecil, sangat mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan kesejahteraan bagi warganya.

Setidaknya ada tiga prasyarat penting untuk mewujudkan welfare state city, yaitu dukungan politik, reformasi birokrasi, dan komitmen social development. DPRD DKI Jakarta dan Pemprov harusnya secara bersama berkomitmen pada kesejahteraan masyarakatnya dan menginisiasi lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro kesejahteraan.

Reformasi birokrasi juga menjadi salah satu keinginan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Disadari bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang efisien serta birokrasi yang bersih, efektif, transparan dan melayani rakyat sepenuh hati.

Karena itu, langkah strategis berikutnya yang dilakukan adalah memperkuat penerimaan daerah dari sumber penerimaan potensial yang wajar, termasuk dengan mengurangi kebocoran potensi penerimaan, pengelolaan anggaran yang transparan serta belanja anggaran yang efisien melalui pelibatan partisipasi publik (participatory budgeting).

Dengan dukungan politik yang kuat serta reformasi birokrasi dan anggaran yang berjalan baik, maka upaya mewujudkan anggaran yang pro kesejahteraan penduduk serta program-program pembangunan dengan fokus sosial kesejahteraan akan lebih mudah terwujud.

(Ditulis oleh Ir. Triwisaksana dan dimuat di Republika)