Selamat Nurdin : Kalau Transportasi Umum Beres, Masyarakat InsyaAllah Beralih

Macet! Hingga hari ini belum mendapatkan solusi terbaik. Terbukti beberapa formula yang disodorkan Pemprov DKI untuk menanggulangi kemacetan masih tumpul dan terkesan disktiminatif. Wacana pembatasan produksi sepeda motor menuai kritik bukan hanya dari bikers, tapi kalangan anggota DPRD DKI Jakarta. Setelah sebelumnya salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardi menilai pembatasan produksi sepeda motor sangat tidak bijak, diskriminatif dan menjurus ke arah pelanggaran HAM.

Mantan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin ikut bersuara. Menurutnya, diperkirakan, ada sekitar 11 juta lebih kendaraan yang berada di kawasan DKI Jakarta yang terdiri dari 8 juta motor, 3 juta mobil dan angkot sekitar 800 unit, tapi bukan hanya motor yang menjadi biang kemacetan. Pembatasan produksi sepeda motor bukan hanya akan menimbulkan polemik di masyarakat, tapi akan mempengaruhi pendapatan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, dibanding sektor lain, pemasukan terbesar yang didapat pemerintah berasal dari kendaraan bermotor.

Menurut catatan DPRD DKI Jakarta, pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sektor otomotif mencapai 60 persen. Karena itu, pembatasan produksi atau pun penjualan sepeda motor tidak dapat dilakukan. ”Itu bukan langkah bijak. 60 persen pendapatan Pemprov DKI Jakarta dari sektor otomotif. Jadi kalau dibatasi bisa bangkrut Jakarta,” tegas Nurdin, disela-sela dengar pendapat DPRD DKI Jakarta dengan komunitas otomotif di Ruang Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta. Saat acara dengar pendapat ini, hadir perwakilan Road Safety Association (RSA) yang mewakili 80 klub motor serta FK30 yang mewakili lebih dari 100 komunitas mobil. Selamat Nurdin menambahkan, pemerintah tidak bisa membuat peraturan secara mendadak tanpa memikirkan akibatnya. Walau kemacetan semakin parah dan sulit dibenahi, paling tidak ada terobosan yang bisa diterima semua pihak.

Selamat Nurdin malah setuju dengan langkah Pemprov DKI untuk membatasi jumlah kendaraan pada jalur-jalur tertentu. Namun untuk mensukseskan aturan itu, pemerintah harus segera memperbaiki sektor transportasi umum. Selama ini, angkutan umum menjadi titik lemah sehingga membuat masyarakat beralih ke motor dan mobil untuk menopang aktivitas mereka. ”Kondisi ini memang sudah semakin rumit. Pemprov DKI Jakarta sepertinya sudah menyerah mengurai kemacetan. Seharusnya diperbaiki sektor transportasi umum. Kalau transportasi umum sudah beres, masyarakat akan beralih dan kemacetan bisa teratasi,” pungkasnya.

sumber : http://us.oto.detik.com/read/2010/10/07/152044/1458133/648/kendaraan-dibatasi-jakarta-bisa-bangkrut