Bang Didin : Dana PPMK Lelet, LSM Bisa Ambil Alih
Leletnya kinerja Dewan Kelurahan (Dekel) mendata rumah-rumah warga yang rusak diterjang banjir membuat DPRD DKI Jakarta berang. Terkait dengan masalah itu, anggota Komisi B (Bidang Perekonomian), Selamat Nurdin, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengambil keputusan untuk menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walhi dan PMI menggantikan fungsi Dekel tersebut.
"Jasa LSM yang sudah teruji kualitasnya seperti Walhi dan PMI pantas diberi kepercayaan untuk menggantikan fungsi Dekel yang lamban bekerja mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir. Mereka lebih profesional," kata Selamat Nurdin.
Selamat Nurdin, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengaku prihatin karena dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kota (PPMK) sebesar Rp 1 miliar setiap kelurahan tidak segera dicairkan untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang rumahnya rusak digerus banjir bandang.
Saat ini dana PPMK sudah cair dan berada di Kantor Walikotamadya, namun belum bisa dibagikan kepada warga karena Dekel belum selesai mendata rumah-rumah warga yang rusak.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Dewan Keluruhan (Dekel) DKI Jakarta, Moh Yusuf, mengatakan, uang bantuan PPMK itu bisa dibagikan bila sudah ada data-data detail tentang rumah-rumah warga yang rusak.
"Sekarang ini sedang dipacu agar para Dekel segera melakukan pendataan rumah-rumah warga yang rusak. Besarnya bantuan akan diputuskan oleh lurah, Dekel, dan tokoh masyarakat sesuai petunjuk Gubernur Sutiyoso," kata Moh Yusuf.
Selanjutnya, untuk mencairkan dana itu, tidak hanya diperlukan data, tetapi juga kelengkapan lain, seperti foto-foto rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. "Kalau ada datanya, tetapi tidak ada fotonya, belum bisa dicairkan dananya," katanya menambahkan.
Dalam penggunaan dana PPMK ini, lanjut Moh Yusuf, masyarakat diminta untuk turut mengawasi sehingga tidak terjadi penyelewengan.
sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=167760