Dani Anwar : Berharap Menjadi Jembatan Pemerintah Pusat dan Daerah


DANI ANWAR boleh disebut sosok yang punya prestasi menonjol sejak masih muda. Di usia 30 tahun, Dani, sapaan akrabnya, menjadi salah seorang pendiri sebuah partai politik (parpol) baru (1998) yang bernama Partai Keadilan (PK). Tak tanggung-tanggung jabatan yang diembannya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan, Jakarta Pusat

Kelebihan lelaki kelahiran Jakarta, 22 Februari 1968 itu dibanding pemuda lainnya kembali terlihat saat ia terpilih menjadi DPRD DW Jakarta selama 10 tahun sejak 1999-2009.

Sejak kecil lulusan SMA Negeri 7 Gambir, Jakarta Pusat (1987) ini sudah ditinggal sang ayah; yang menghadap Sang Khaliq. Pria yang pernah mengecap pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini diasuh ibunya secara sendirian

Dengan kondisi ekonomi keluarga pas-pasan. Dani menjalani masa kanak-kanak dan remajanya dengan keprihatinan; bekerja keras membantu ibunya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berjualan makanan dan koran serta berjualan mie pangsit sampai memberi les privat untuk membiayai sekolah dan kuliahnya.

Dari tempaan hidup itu, dapat dilihat bagaimana sifat kerja keras dan kedisiplinan-nya dalam menjalankan tugas sebagai Sekretaris Komisi 8 DPRD DKI Jakarta (1999-2004). Apalagi saat remaja dan menginjak dewasa. Dani juga aktif berorganisasi di lembaga kerohanian Islam (rohis) SMA, Pelajar Islam Indonesia (PID, dan Pemuda Muhammadiyah.

Meski tanpa asuhan dari sang ayahnya, suami dari Rohimatussadiyah ini, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat religius. Dani pun berkembang menjadi pribadi yang memegang teguh prinsip agama. Lingkungan ini pula yang mengenalkan Dani akan kesadaran berpolitik, mendorongnya untuk menempa diri dalam organisasi kepemudaan dan politik.

Ayah dari Reza Baihaqi ini juga dikenal memiliki prinsip ke-lslaman yang kuat dan teguh. Aktivis LPPTW-BKPRMI Jakarta Pusat ini sangat taat pada kode etik yang berlaku dan selalu memenuhi kewajiban moralnya secara teliti dan hati-hati.

Terlihat, kala Dani memainkan peran sebagai Ketua Komisi E DPRD DK) Jakarta. Dani tak segan mengungkapkan pandangan dan aspirasi rakyat yang dibawanya. Ia lugas dalam berbicara, tidak ragu menyatakan sesuatu dengan keras.

Pendiri Yayasan Ihsanul Amal yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan im pernah dicalonkan PKS sebagai Cawagub DKI Jakarta berpasangan dengan Adang Daradjatun pada 2007. Namun disayangkan, keberuntungan belum datang kepada Ketua DPW

PKS DKI Jakarta (2002-2006) ini.

Pada 2009, anggota MPW PKS DKI Jakarta (2006) ini pun diperintahkan partainya mengikuti pencalonan anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta. Dani pun terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014 dengan meraih suara terbanyak sebesar 451.804 pemilih.

Saat ditanya, bagaimana rahasia hidup dirinya hingga bisa berhasil seperti saat ini? Dengan lugas Dani menjawab, kuncinya adalah bermasyarakat, memperhatikan lingkungan sekitar, tidak menjaga jarak dengan masyarakat, hidup sederhana, selalu menunjukkan kinerja yang baik.

MENJADI anggota legislatif, baik di DPRD maupun DPD, tutur Dani, tugas utamanya adalah bagaimana sekuat kemampuan memperjuangkan konstituen yang diwakili. Hal itu ia lakukan tatkala masih menjadi anggota DPRD DK) Jakarta, begitu pula kini saat di DPD.

"Menjadi anggota legislatif pertu keseriusan, kerja keras, pengorbanan Tidak boleh ketika sudah terpilih menghindarkan diri dari tugas-tugas memperjuangkan aspirasi kon-stituen. Sudah risiko politik, kalau sudah terpilih maka harus melayani konstituen sebaik mungkin, itu yang selalu ditanamkan dalam benak." tegas Dani

Dani mempunyai target tersendiri dengan statusnya saat ini Deni berharap menjadi jembatan bagi pemerintah daerah, dan masyarakat DKI Jakarta dengan pemerintah pusat Misalnya, kata dia, soal status DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara

Dikatakan Dani, sejak UU No 29/2007 tentang DKI Jakarta disahkan, terhitung sudah tiga tahun pemerintah pusat belum memberikan dana sepeserpun kepada DK) Jakarta sebagai Ibukota Negara

"Selama ini saya terus memperjuangkan itu DK) Jakarta kan Ibukota Negara, maka dia harus mendapatkan alokasi dana sebagai Ibukota Negara, dan itu sudah sering saya su-arakan kepada Menteri Dalam Negeri, agar segera direalisasikan papar dia.

Adapun sebagai posisinya saat ini, yakni Ketua Komite I DPD, dirinya bersama rekan-rekannya sedang fokus membenahi pemerintah daerah dan otonomi daerah. Disebutkan dia. Komite I DPD sedang memperjuangkan agar provinsi-provinsi kepulauan mendapat-kan dana alokasi umum yang perhitungan nya juga harus disesuaikan sebagai provinsi kepulauan.

"Begitu juga kita sedang memperjuangkan bagaimana otonomi khusus Papua sesuai keinginan dan harapan rakyat Papua. Karena itu kita bentuk Pansus Papua," ujar Dani.

Hal lainnya, jelas dia, adalah masalah perbatasan. Menurut dia, rakyat Indonesia di wilayah perbatasan sangatmiskin, padahal di depannya rakyat negara tetangga terlihat makmur. Menurut dia, itu sangat berbahaya, karena bisa melunturkan rasa nasionalisme

Karena itu akan dibentuk Pansus Perbatasan. Sedangkan dalam konteks DKI, kita pun akan bentuk Pansus khusus DKI untuk membenahi secara komprehensif wilayah DKI Jakarta," kata beliau.

Adapun terkait dengan RUUK DIY, dipaparkan Dani, faktor historis perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dan pembahasan RUU itu Dani setuju salah satu konsekuensi menghormati sejarah keistimewaan Yogyakarta adalah menempatkan dan menetapkan Sri Sultan Hamengkubowo X sebagai Gubernur dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gu-bernur DIY.