MENGADUKAN SURAT KALENG KEPADA KPK : SINYAL RESHUFFLE UNTUK PKS DARI PRESIDEN SBY LEWAT DIPO ALAM
Dari ketiga kementrian yang dilaporkan Dipo alam, ada satu
kesamaannya yaitu sama – sama sumber awalnya dari Surat Kaleng. “Surat seperti
itu bukan hal yang baru, itu hal lama. Kami sebut surat itu Surat Kaleng"
kata Mari yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Demikian
juga menurut Menteri Pertanian Suswono, laporan Dipo yang menyebut ada
kongkalikong itu bersumber dari surat kaleng. Dan ini diamini oleh Dipo Alam
sendiri, “Memang benar, pengantarnya
surat kaleng …?” kata Dipo saat rapat dengan Komisi II di Gedung DPR.
Suswono
telah membaca surat kaleng itu, karena dia menerima juga surat yang sama dan
menyimpulkan bahwa isi suratnya banyak mengandung fitnah dan ketidakbenaran.
Mari Elka Pangestu juga mengatakan, “Kami
sudah mengklarifikasi bahwa yang di dalam surat itu tidak benar.” Surat yang tidak
ada identitasnya itu, isi suratnya banyak
mengandung fitnah dan nilai-nilai kebenarannya tidak valid.
Oleh
karenanya banyak fraksi di DPR meminta laporan
Dipo itu harus disertai bukti, bukan hanya berdasar surat kaleng saja. Banyak
kalangan menilai Sekretaris Kabinet
(Seskab) Dipo Alam gegabah karena telah mengungkapkan surat kaleng ke publik lewat
konferensi press tanpa lebih dahulu melakukan klarifikasi ke menteri terkait.
”Saya
sangat siap diklarifikasi pada poin yang dituduhkan seperti pada surat kaleng
itu. Saya sangat-sangat siap,” tukas Suswono di sela acara penutupan Konferensi
Perguruan Tinggi se-Asia Pasific.
Barulah
kemudian atas desakan berbagai pihak, akhirnya Dipo dan Sudi Silalahi mengundang
Menteri Suswono untuk klarifikasi, beberapa hari setelah konferensi press Dipo
kepada publik. Menteri Suswono kemudian mendorong Dipo Alam untuk melaporkannya kepada KPK, “Jika Dipo meyakini
isi surat itu sebuah kebenaran. Saya mendorong agar segera dilaporkan ke KPK,
supaya persolan ini tidak menjadi perdebatan publik yang tidak konstruktif,” ujar
Suswono.
Dan benar, akhirnya Dipo pun melaporkan surat kaleng itu ke KPK pada rabu malam, 14 November 2012. Namun dalam surat yang diajukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada KPK tersebut, disana masih tidak ada nama yang tercantum (masih anonim).
Dan benar, akhirnya Dipo pun melaporkan surat kaleng itu ke KPK pada rabu malam, 14 November 2012. Namun dalam surat yang diajukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada KPK tersebut, disana masih tidak ada nama yang tercantum (masih anonim).
Jubir KPK Johan Budi pun ketika dimintai tanggapan soal
laporan Dipo hanya menjawab diplomatis. "Itu masih dipelajari sepertinya.
Saya belum dapat informasi lengkap," kata Johan. Saat di KPK, Dipo belum
mau membeberkan tiga nama kementerian yang dilaporkannya. Ia malah
mempersilakan KPK untuk membeberkan nama-nama kementerian tersebut. Sementara
itu KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi juga menyatakan enggan untuk membuka
nama kementerian-kementerian tersebut. "Sebaiknya, Pak Dipo saja yang
menyebutkan tiga kementerian tersebut," kata Johan Budi. Johan beralasan, KPK hanya ditugaskan untuk
memproses laporan yang disampaikan oleh Dipo Alam. "Kami kan diamanahi
untuk menerima laporan, jadi sebaiknya ia saja yang menyebutkan,"
tambahnya. "Laporan itu kami proses, ditindaklanjuti. Ditelaah dan
validasi laporannya seperti apa," ujar Johan.
Jika laporan itu tidak cukup bukti, maka langkah Dipo Alam tersebut
bakal muram. Gaduh politik dari laporan Dipo Alam tidak akan berarti, malah
kalau laporannya mentah, hampir pasti Seskab Dipo terancam dihinakan oleh
masyarakat dan juga media.
Manuver
politik Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan praktik kongkalikong
sejumlah kementerian ke KPK ditengarai akan bermuara pada reshuffle kabinet.
Hal itu dikemukakan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur
Wahid. "Itu bagian yang bisa ditafsirkan secara politik demikian (upaya
reshuffle)," kata Hidayat.
Hidayat
mengecam cara-cara yang dilakukan Dipo Alam. "Jangan bola ini dijadikan
sebagai alasan atau cari celah untuk dijadikan reshuffle kabinet. Kalau reshuffle
basisnya hanya pada laporan surat kaleng, itu akan menghadirkan
kontroversi," kata mantan Presiden PKS itu.
Menurut
Hidayat, meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun harus
dilakukan atas alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, perombakan
kabinet jangan hanya berdasar laporan surat kaleng. Bila reshuffle yang merupakan hak
prerogatif Presiden dikotori oleh manuver semacam itu, maka akan memperpanjang
kontroversi tentang hak prerogratif yang belum reda dari kasus pemberian grasi
kepada gembong narkoba.
"Secara
prinsip, ini negara hukum, silakan dibongkar. Saya setuju kongkalikong
dihentikan, tetapi basisnya pada bukti, bukan surat kaleng," kata Hidayat.
Jika
langkah Dipo itu benar, dengan cukup bukti yang akurat, maka hal itu penting
untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan sekaligus mengantisipasi berbagai
praktik penyimpangan di kemudian hari. Namun jika terbukti hanya pepesan
kosong, laporan Seskab itu selanjutnya perlu dipertanyakan apakah murni untuk
berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi ataukah hanya pengalihan isu dan
bikin sensasi.
Kecurigaan
masyarakat tidak terelakkan karena dalam beberapa bulan terakhir Dipo sering
tampil ke publik dengan menyajikan isu-isu hangat dan diduga mengalihkan
perhatian terhadap beberapa megaskandal, seperti kasus bail out Bank Century,
Hambalang, dan terakhir grasi bandar narkoba dari Istana yang sedang
dipermasalahkan.
Beberapa pengamat menilai bahwa laporan yang Dipo buat
tersebut telah menyebabkan keretakan dalam Kabinet Pemerintahan Presiden SBY. Ibarat
kata seperti menjelek-jelekkan teman-teman sendiri di kabinet. Dipo juga
mengatakan, laporan yang dia buat ini sesuai dengan instruksi Presiden SBY,
dengan kata lain SBY mengetahui dan mendukung langkah ini. “Saya dan Pak Sudi
menginterview eselon satu di Kabinet. Ini semua perintah Presiden. Jadi apakah
Presiden tidak tahu? Silakan saudara mencernakan ini semua,” kata Dipo Alam.
Referensi :
3.
http://politik.news.viva.co.id/news/read/368618-pks-harap-laporan-dipo-alam-bukan-manuver-politik
8.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/368160-fraksi-hanura--laporan-dipo-harus-disertai-bukti