BK DPR PAKSAKAN SANKSI KEPADA ALEG PKS ZULKIFLIMANSYAH

Seperti diketahui, BK DPR memberi sanksi peringatan ringan kepada Zulkieflymansyah terkait dugaan pemerasan yang dilakukan anggota DPR terhadap BUMN.

Padahal dalam laporan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Zulkieflimansyah disebut sebagai anggota DPR yang mencegah pemerasan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Politisi PKS itu bukan termasuk yang dilaporkan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan. Ia justru dipuji karena dianggap mencegah aksi tersebut.

Laporan tersebut telah beredar di masyarakat sementara fraksi PKS dan politisi PKS Zulkiflimansyah belum menerima salinan putusan resminya. Fraksi PKS pun memprotes bocornya daftar nama itu karena belum ada surat pemberitahuan resmi dari BK DPR.

"Ini kan menyangkut nama baik para anggota dan institusinya, yakni PKS. Oleh karenanya, BK dalam menyampaikan informasinya terkait dengan hal-hal yang sudah diatur dalan tata acara di BK, belum menyampaikan kepada anggota bersangkutan dan fraksi, tapi sudah dibocorkan ke publik," gugat Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.

Pimpinan fraksi PKS memprotes keras BK jika ada anggota BK yang mempublish keputusan BK terkait nama-nama yang dikenakan sanksi, baik ringan maupun sedang. "Kami memprotes dengan keras cara kerja BK jika ada diantara anggota BK yang menyampaikan informasi ke publik sebelum disampaikan ke yang bersangkutan dan fraksinya," ujar Abdul Hakim.

Sependapat dengan PKS, anggota BK Siswono Yudho Husodo menyatakan bahwa keputusan BK tidak bisa secara spesifik bisa disampaikan kepada publik karena itu bersifat rahasia. "Kita sudah sepakat dan diputuskan oleh BK (dugaan permintaan jatah), tapi karena etik di Badan Kehormatan, jadi tidak bisa saya sampaikan hasilnya kepada publik," kata Siswono.

Zulkieflimansyah mengaku belum terima salinan putusan BK itu. Dia juga mengaku kaget karena mengetahui soal ini dari media massa dan bukan langsung dari BK. Zulkiflimansyah juga sependapat bahwa anggota BK yang membocorkan isi putusan itu melanggar etika. Ia mengaku sudah mengecek kepada Badan Kehormatan DPR bukan seperti itu bunyinya.

"Framingnya kan ada pemerasan BUMN. Meskipun tidak memeras, tapi ketika ada sansksi etik, publik menilai itu terlibat," kata Zulkiflimansyah. "Ini digunakan lawan politik, kompetitor untuk menjatuhkan kawan-kawan menjelang pemilu," ujarnya. Menurutnya, dia bukanlah orang yang dilaporkan oleh Dahlan. Justru, Dahlan memuji Zulkiflimansyah sebagai wakil pimpinan Komisi yang menghalang-halangi upaya pemerasan kepaa direksi BUMN. "Kalau saya dianggap salah lantaran karena pada saat itu pimpinan komisi ngobrol di luar rapat dinas, rapat resmi, tapi apa kaitannya dengan pemerasan BUMN? Ini pertemuan bukan di hotel, bukan di luar negeri, tapi di DPR jelang rapat," katanya. Pertemuan yang dimaksud Zul itu terjadi pada 1 Oktober 2012 di ruang tunggu Komisi XI. Pertemuan itu digelar di ruang Ketua Komisi XI DPR karena rapat yang sebelumnya diagendakan tak memenuhi kuorum.

Zulkieflimansyah mengatakan, sebagai wakil pimpinan komisi pihaknya memfasilitasi pertemuan di luar forum resmi. Hal semacam itu sudah biasa. Itu pun hanya untuk ngobrol dan lobi. "Itu bukan di ruang khusus, ruang DPR juga," jelasnya.

Zulkieflimansyah menjelaskan, permintaan pertemuan itu justru membuat segalanya menjadi jelas. Tidak ada lagi diskusi tentang business plan dan Panitia Kerja selesai. "Kalau disebut melanggar etika, logikanya dimana," tanya Zulkieflimansyah.

"Di dalam pertemuan itu ada yang tidak aktif, ada yang aktif," ujar Ketua Badan Kehormatan M Prakosa. Ada tiga anggota dewan yang dinilai tidak aktif dalam pertemuan itu. Mereka hanya duduk dan mendengarkan percakapan rekan-rekannya dengan direksi Merpati yang dilakukan di ruang pimpinan Komisi. Ketiga orang yang tidak aktif itu adalah Linda Megawati, Saidi Butar-butar, dan I Gusti Agung Ray Wijaya. "Sementara yang memimpin dan membuka pertemuan itu adalah Zulkieflimansyah dan yang aktif berbicara itu Achsanul Qosasi," imbuhnya.

Saya kan pimpinan masa kalau membuka atau menutup rapat dikatakan melanggar etika," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menjelaskan, "Sebelum rapat dimulai, kami mengobrol dulu. Nah di sini ada teman yang bertanya tentang business plan." Ia mengaku memotong pertanyaan tersebut. "Saya khawatir pertanyaan business plan oleh salah satu anggota DPR dimaknai sebagai bentuk pemerasan," kata Zulkieflimansyah.

Dalam pertemuan itu, Dirut Merpati juga mengatakan, perusahaan di bawah kepemimpinannya tidak membutuhkan penyertaan modal negara (PMN), seperti Dirut lama. "Saya sebagai moderator dan pimpinan mengatakan case closed. Yang lama kita tutup, yang baru kita bicarakan," urai Zulkieflimansyah. Zulkiflimansyah tak menyangka, ungkapan yang sederhana itu dianggap mencegah pemerasan BUMN. "Saya anggap berlebihan. Saya juga bukan mau dipuji, tapi upaya yang sedikit itu dibesar-besarkan," kata dia.

Namun, pendapat berbeda justru disampaikan direksi Merpati. Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo mengaku ada permintaan komitmen yang disampaikan salah seorang anggota dewan yang aktif berbicara dalam pertemuan itu. Hal ini yang menjadi dasar laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke BK DPR.

Zulkiflimansyah berharap, jika masalah tersebut jangan sampai jadi hiruk-pikuk yang dapat menyengsarakan Merpati sebagai entitas yang sebenarnya perlu ditolong. Misalnya ada keinginan merpati untuk membangun sekolah pilot, lalu karena komisi XI jadi sakit hati lalu tidak akan mau membahasnya.

Politisi Zulkiflimansyah bukanlah menjadi terlapor dalam kasus ini dan bahkan Dahlan Iskan pun memuji Zulkiflimansyah karena menghalang-halangi melakukan tindakan tidak terpuji, namun tiba-tiba dikatakan melanggar etika.

Referensi :

Cari Blog Ini

DPC PKS Pancoran - Jakarta Selatan

BK DPR PAKSAKAN SANKSI KEPADA ALEG PKS ZULKIFLIMANSYAH