DPC PKS Pancoran - Jakarta Selatan

Pemilu tahun 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PK S ) memenangkan pemilu legislatif di kecamatan Pancoran. PKS memperoleh 32,42 persen dari total suara DPR-RI dan 31.70 persen untuk suara DPRD se-wilayah Pancoran. Lima urutan partai pemenang pemilu 2004 di kecamatan Pancoran adalah PKS, Demokrat, PPP, PDIP, dan GOLKAR. Kemenangan PKS ini merata di 6 kelurahan yang ada di kecamatan Pancoran serta 1 TPS khusus. Persentase tertinggi ada di kelurahan Pancoran 35.05 persen kemudian disusul oleh Kalibata 33.23 persen, lalu Durentiga 32.50 persen, Pengadegan 31.89 persen, Rawajati 30.67 persen dan terakhir Cikoko 27.73 persen. Persentase kemenangan PKS 2004 ini naik ketika Pilkada Gubernur DKI 2007. Pasangan Adang – Dhani yang hanya di dukung PKS mendapatkan 39.19 persen di kecamatan Pancoran, walaupun belum bisa mengalahkan pasang Fauzi – Prijanto yang didukung koalisi 20 parpol yang mencapai 60.81 persen. Walaupun suara pasangan Adang – Dhani kalah di wilayah Pancoran, namun kalau di li

Dalam kampanye Akbar PKS di Gelora Bung Karno, PKS berhasil membuktikan dirinya sebagai partai pemenang di Jakarta sekaligus di Indonesia. Walaupun hari kerja, senin 30 Maret 2009, massa PKS berhasil mengisi penuh tempat duduk yang ada, sampai - sampai massa mebludak sampai diluar karena tidak tertampung kapasitas Gelora Bun Karno (GBK). Akhirnya massa yang telah lama menunggu di luar oleh panitia pada pertengahan acara diperbolehkan masuk. Mereka masuk ke tengah - tengah lapangan. PKS berhasil memutihkan Jakarta, ini adalah kampanye terbesar yang ada di Indonesia, kampanye ini mencetak rekor muri bahwa kampanye akbar PKS tanggal 30 maret 2009 adalah kampanye dengan massa terbanyak dan terbesar di Indonesia. Seorang pedagang asongan yang telah mengikuti semua kampanye yang ada di GBK mengungkapkan bahwa, "PKS memang hebat, belum pernah ada GBK sepenuh ini", Ir Triwisaksana (ketua DPWPKS Jakarta) mengungkapkan bahwa massa yang hadir adalah 500 ribu orang.

Dalam empat hari pelaksanaan kampanye terbuka sejak tanggal 17 Maret lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim telah berhasil mengerahkan 500 ribu massa . Massa tersebut merupakan akumulasi dari pelaksanaan kampanye terbuka PKS di enam kota di Indonesia . Massa terbesar terjadi di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret jumlahnya mencapai sampai 100 ribu orang. Pada tanggal yang sama d i Lapangan PCR Rumbai, Pekan Baru, kampanye PKS dihadiri puluhan ribu massa . Di Padang, Sumatera Barat, tanggal 19 Maret, massa dan simpatisan PKS berjumlah 80 ribu. Diikuti Riau pada tanggal 18 Maret sekitar 50 ribu, kemudian Depok dan Bekasi pada tanggal 19 Maret dihadiri sekitar 50 ribu orang. Di Jakarta yang disebar di lima titik dihadiri tak kurang dari 75 ribu kader dan simpatisan. Begitu juga saat kampanye terbuka perdana di Makassar, PKS menurunkan massa sekitar 75 ribu. Mereka berasal dari 15 kabupaten/kota se Sulsel. Di lebak Banten (24/3), sekitar 15.000 simpatisan dan ka

Hidayat Nurwahid, Ketua MPR RI yang juga tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merupakan sosok yang paling banyak diminati untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2009. Setidaknya, itulah gambaran selintas yang terekam lewat jajak pendapat yang dipilih oleh pembaca atau pemirsa tvOne. Jajak pendapat tersebut diluncurkan sepekan lalu, lewat wesite tvone.co.id. Dalam tempo sepekan, terjaring 547 responden, dan Hidayat Nurwahid meraih dukungan terbanyak, yakni 240 suara. Suara Hidayat dua hari terakhir bersaing ketat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan suara SBY sempat unggul beberapa hari, sampai akhirnya tersusul pada Rabu (25/2) kemarin oleh pesaingnya Hidayat. SBY sendiri, hingga Kamis pagi dipilih oleh 202 responden, yang menganggapnya layak jadi presiden. Kemudian di urutan 3, Megawati Soekarnoputri yang meraih 28 suara. Mega diikuti ketat di urutan berikutnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memperoleh 27 dukungan. Sedangkan Jusuf Kalla dan Prabowo berada di bawah Su

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) A Stefanus Ridwan mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi dan beragam, kawasan Jabodetabek membutuhkan sedikitnya 400 pusat perbelanjaan baru. Hal ini menurut beliau, didasari pada perkembangan Jabodetabek yang makin pesat yang tentunya akan menjadi pendorong bertumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan baru di Jakarta dan beberapa daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Apalagi, jumlah penduduk Jabodetabek yang di siang hari mencapai lebih dari 20 juta, menjadi pesona kalangan investor untuk mengucurkan dananya di sektor pusat belanja. Bayangkan jika satu pusat perbelanjaan di Jakarta per hari mencapai 30 ribu orang maka kebutuhan pusat perbelanjaan baru yang akan timbul tentunya sangat banyak. Beliau membandingkan dengan Singapura, ”Di Singapura, pusat perbelanjaan itu jaraknya sangat berdekatan, malahan nempel" katanya. Pusat perbelanjaan Sarinah yang merupakan pu

Pilkada Jakarta adalah "rekor" dimana jumlah partai pendukung salah satu pasangan, yaitu Fauzi Bowo - Prijanto yang mencapai 20 partai politik. Inilah fenomena baru dalam dunia perpolitikan dan berhak dianugerahi rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) karena dua puluh partai politik melawan satu partai politik. Namun pilkada Jakarta juga merupakan salah satu bukti serta contoh yang tidak baik dari perilaku penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta saat itu, khususnya pada aspek pendaftaran pemilih. Hasil audit beberapa lembaga pemantau seperti LP3ES dan NDI menunjukan sekitar 20 persen dari pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) merupakan “pemilih hantu" (pemilih fiktif). Di sisi lain sekitar 20 persen penduduk Jakarta yang berhak memilih ternyata tidak terdaftar dalam DPT yang dibuat penyelenggara pilkada. Persoalan DPT dalam Pilkada DKI yang dilaksanakan bulan Agustus 2007 saaat itu telah menjadi isu besar. Pe

Dalam rangka mendukung suksesnya program "Bulan Peningkatan Ruhiyah Kader" DPC PKS Pancoran mengadakan mabit kader dengan tema jika kita menjaga Allah maka Allah juga akan menjaga kita . Mabit yang diikuti sekitar 100 orang lebih kader PKS Pancoran berlangsung minggu malam (21/3) di Attaqwa. Agenda mabit adalah taushiah dari Ust. Wiwid dan pada sepertiga malam adalah sholat malam bersama dengan imam Ust. Nur Kholis Lc. Selama acara peserta dimohon menghatamkan satu juz tilawah AlQurán. Saat acara juga dilakukan penggalangan infaq majelis dan alhamdulillah terkumpul 2 juta rupiah lebih.

DPC PKS Pancoran mengundang seluruh warga untuk hadir pada Kampanye Akbar bersama Ketua MPR RI Hiadyat Nurwahid, Jum'at, (20/3) jam 13.00-17.00, di lapangan Blok S Kebayoran Baru. ttd Ka.DPC PKS Pancoran Rizaludin

Kamis (19/3) adalah jadual kampanye PKS di wilayah Jakarta Selatan. Untuk wilayah Jakarta Selatan semua DPC PKS menyelenggarakan kampanye di wilayahnya masing – masing tak terkecuali DPC PKS Pancoran. DPC PKS Pancoran menyelenggarakan kampanye berupa aksi simpatik. Aksi ini dimulai dengan aksi pertemuan terbatas di jalan STEKPI pukul 14.00 siang, sebagian besar peserta menggunakan kendaran bermotor. Setelah aksi pertemuan terbatas para peserta kampanye melakukan aksi keliling melewati semua jalan – jalan kampung yang ada di wilayah Pancoran sambil membagikan campaign kit. Campaign kit yang dibagikan terdiri dari pamplet, brosur, stiker dan juga kaos untuk seluruh warga wilayah Pancoran. Yang menarik dalam aksi ini adalah para peserta menggunakan kaos berwarna – warni, ada merah,biru, hijau, kuning dan juga putih bertulisan PKS Nomor 8 Bersih Peduli Profesional. Tercatat ada 100 sepeda motor yang mengikuti acara ini, semua peserta menggunakan menggunakan helm, mereka berbaris r

Tidak ada yang gratis di dunia ini, lebih - lebih dalam dunia politik. Ongkos menjadi calon anggota legislatif (caleg) besarnya bisa sampai miliaran rupiah, kisarannya adalah 75 juta – 1,5 Miliar. Jika rata - rata biaya yang harus dikeluarkan setiap caleg adalah ratusan juta rupiah, maka untuk pencalegan DPR akan menghabiskan biaya triliunan rupiah. Dana tersebut digunakan para caleg untuk kebutuhan kampanye, selain itu seorang caleg juga mengeluarkan dana untuk keperluan lainnya, seperti membangun jaringan politik, simpul-simpul masyarakat, tim kampanye, sumbangan kepada pemilih, biaya akomodasi, serta termasuk juga di dalamnya adalah untuk money politics. Semakin lama masa pengenalan dan sosialisasi tentunya semakin besar dana politik yang akan dikeluarkan. Sebagian lagi dibelanjakan uangnya digunakan untuk membayar paranormal. Baik sistem ranking (nomor urut) maupun sistem suara terbanyak, tidak bisa dilepaskan dari faktor pendanaan. Saat sistem nomor urut masih berlak

Pengotak-kotakan ideologi partai maupun tokoh Partai Islam dan Nasionalis akan dapat memberi kesan bahwa orang Islam tidak nasionalis dan sebaliknya kalangan nasionalis tidak Islami. Ini adalah salah satu bagian untuk mengadu domba antara kelompok nasional dan Islam. Ini adalah wujud keprihatinan, kegenitan, over-exploitative, tidak jujur, dan mencurigakan dari kalangan yang tidak senang kalau nasionalis dan Islam bergabung. Sesungguhnya mereka yang menuduh Islam dan nasionalis saling melemahkan adalah melawan sejarah dan mengingkari sejarah Indonesia , Ahistoris. Opini yang mengesankan kalangan Islam tidak nasionalis jelas akan menyinggung perasaan sebagian besar anak bangsa dan juga para founding fathers bangsa ini. Sejak berabad - abad lampau, umat Islam terbukti paling sengit melawan penjajah dan tak terhitung banyaknya fatwa yang menyatakan membela Tanah Air adalah wajib hukumnya. Ormas dan lembaga Islam yang dulu memobilisasi laskarnya untuk melawan penjajah bahkan masih berdiri

Hasil survei Lembaga Riset Informasi yang diumumkan di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, menyatakan pasangan Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid dan Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla disebut paling populer, dan bila pasangan itu disandingkan, maka mereka mengumpulkan 26,88 persen dukungan. Begitu pun ketika dipasangkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, nama Hidayat Nur Wahid hanya selisih tidak sampai satu persen dibanding ketika SBY dipasangkan dengan Jusuf Kalla (36,9 % dan 37,7 %). Memang saat ini bukan hanya Partai Golkar saja yang memasukkan kader PKS sebagai nominator calon wakil presiden, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pun kerap menyebut mantan presiden PKS ini sebagai bakal calon wakil presiden. Tetapi sampai saat ini belum ada pasangan yang pasti yang sudah menetapkan capres dan cawapresnya. Semuanya masih menunggu hasil pemilu legislatif, hasil pemilu legislatif akan dapat mengubah konstelasi pasangan capres dan cawapres yang ada